Terapkan Cashless, Anies Baswedan Konsultasi ke Gubernur BI
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo duduk bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pagi ini untuk membahas penggunaan uang non tunai atau cashless.
Anies mengungkapkan, ada dua pembahasan besar bersama Agus yakni terkait program OK Otrip Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serta mengenai pengumpulan pajak dan kontribusi daerah yang berintegrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Dia menjelaskan, OK Otrip dibahas mengenai pengintegrasian transportasi di Jakarta dengan menggunakan kartu Ok Otrip yang dapat tersambungkan dengan sistem dan aturan BI.
"Di situ kita memerlukan dukungan BI agar program OK Otrip yang menggunakan kartu bisa tersambungkan dengan sistem perbankan dan sesuai dengan seluruh peraturan yang ada di BI, tadi kita diskusikan agak banyak," jelasnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1/2018).
Baca Juga: Gerakan Non-Tunai, BI Targetkan hingga ke Pelosok Desa
Uji coba OK Otrip sendiri akan dilakukan pada 15 Januari 2018 mendatang. Nantinya, tim BI akan turut melakukan review terkait uji coba tersebut. Anies sendiri menyatakan BI sudah mendukung program penggunaan kartu OK Otrip.
"BI sudah memberikan instruksi kepada jajaran untuk melakukan review dan bisa mendukung agar program OK Otrip. Itu kesempatan kita untuk mengecek seperti apa pelaksanaan di lapangan," jelas dia.
Selain itu, dia menjelaskan GPN juga akan digunakan sebagai pembayaran pajak kepada Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, semua pajak yang masuk akan berasal dari satu pintu.
"Harapannya nanti ketika dilaksanakan, ketika datang ke retoran, hotel atau kegiatan lainnya maka ketika customer melakukan pembayaran maka langsung tersambungkan dengan badan pajak dan daerah karena memanfaatkan GPN," jelasnya.
Dengan demikian, lanjut dia, optimaliasi pedapatan daerah bisa dilakukan. Anies menyebutkan pada tahun 2017 pendapatan DKI Jakarta mencapai 103% yakni Rp36 triliun. Sehingga dengan adanya pemanfaatan GPN diharapkan mampu menyerap pendapatan lebih tinggi di tahun 2018.
"Ke depan kami percaya angka Rp36 triliun yang kemaren dicapai akan bisa meningkat lebih baik, karena sistem kolektif pajak itu dibuat lebih efisien, lebih efektif dengan memanfaatkan plaform dari BI," katanya.
Baca Juga: Masih Ada yang Bayar Tol Pakai Uang Tunai, Ini Alasannya
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan BI meminta penggunaan OK Otrip nantinya tak hanya bisa dilakukan dengan kartu yang dikeluarkan Pemprov DKI, melainkan bisa juga menggunakan kartu existing atau kartu yang sudah luncurkan oleh berbagai bank sebagai pembayaran non-tunai.
"Memang arahan dari BI tetap bisa digunakan dnegan kartu existing, tetapi kita juga mengeluarkan okmotrip, tapi tidak mengihilangkan fungsi dari kartu yang sudah ada sehingga tidak ada beban tambahan ekpada masyarakat untuk memebli atau membuat kartu baru lagi," jelasi Andri.
(Martin Bagya Kertiyasa)
