Image

Pemungutan Cukai Vape 57% Sudah sesuai Undang-Undang

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2018 19:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 09 20 1842542 pemungutan-cukai-vape-57-sudah-sesuai-undang-undang-xhzVhRXGdt.jpg Foto: Mediadaily

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan cukai untuk rokok elektrik sejenis vape sebesar 57%. Pengenaan cukai ini akan dilakukan mulai Juli 2018.

Selain itu, aturan teknis dalam pemungutan cukai rokok elektrik tersebut akan di keluarkan dalam bulan ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, pemerintah menetapkan cukai tersebut berdasarkan aturan Perundang-undangan yang ada.

Baca Juga: Industri Rokok Skala Kecil Juga Berhak untuk Hidup

"Di UU, regulasinya sampai 57% dan kita sudah mempertimbangkan banyak hal. Laksanakan dulu," ungkap Heru di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Selain itu, Heru menyatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan pelaku industri sehingga proses pembahasan mengenai pengenaan cukai untuk rokok elektrik tersebut berjalan baik. Untuk tarif penetapan tarif sendiri, Heru menyebutkan akan berpacu dalam empat hal.

"Selalu keseimbangannya antara pemerhati kesehatan, pelaku industri, masyarakat, daya beli, dan ilegal. Empat ini yang menjadi parameter yang jadi besaran tarif. Ini wajar," jelasnya.

Baca Juga: RI Hadapi Kebijakan Kemasan Rokok Polos

Sementara itu, untuk potensi penerimaan yang bisa didapatkan dari pengenaan bea masuk ini belum di hitung oleh pihaknya.

"(Potensi penerimaan) Belum. Kita atur pembatasannya dulu," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan, pengenaan cukai sudah tepat jika produk tersebut membahayakan masyarakat.

"Lihat kontennya, itu kan dihisap, direct ke paru-paru, kalau ada isinya zat berbahaya ya enggak bisa. Isinya enggak ada apa-apa, mau hisap ya kalau enggak ngerusak enggak masalah," jelasnya.

Baca Juga: Djarum Setor Cukai Rokok Rp27,5 Triliun di 2017, Ini Rinciannya

Menkes Nila juga menyatakan terus melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan.

"Saya sudah koordinasi. Kalau yang merugikan kesehatan, kita anjurkan. Bicarakan dengan Menteri Perdagangan. Kalau ada alat merusak, ya kita bicara dong masa kita izinkan terus. Apa saja yang perlu diawasi dan enggak, barang radiasi masuk enggak bisa dong," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini