nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Pidana 4 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2018 17:13 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 10 20 1843017 penerbit-faktur-pajak-fiktif-divonis-pidana-4-tahun-dan-denda-rp1-miliar-xP33Vv6L1p.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Januari 2017 telah menjatuhkan vonis hukuman empat tahun enam bulan kurungan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam kasus ini vonis diberikan kepada terdakwa bernama Amie Hamid yang dikenakan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan.

Adapun barang bukti aset yang disita oleh penyidik adalah rumah, apartemen, gedung olahraga, kos-kosan, vila, ruko, kios, mobil, motor, uang kas, dan barang-barang elektronik senilai total Rp26,9 miliar. Nantinya semua barang yang dirampas ini akan dikembalikan untuk negara.

Baca Juga: Sri Mulyani: Keringanan Pajak Tak Banyak Dilirik Pengusaha, Kenapa?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan putusan TPPU ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan Amie Hamid.

"Atas perkara ini, yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan serta denda sebesar Rp246 miliar," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

DJP mengapresiasi dan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menyidangkan dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dalam perkara ini.

Baca Juga: Kejar Pajak, Pertukaran Data Nasabah Bank Dioptimalkan

Selain itu DJP menyampaikan penghargaan atas kolaborasi dan bantuan para pihak khususnya PPATK, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang telah menunjukkan bukti nyata sinergi antar lembaga penegak hukum yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan kepatuhan hukum, termasuk di bidang perpajakan.

"DJP mengimbau seluruh masyarakat atau Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti mengurangi penghasilan yang dilaporkan, atau mencari keuntungan yang tidak sah dari proses perpajakan seperti menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif," jelasnya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Sumbang Rp178,1 Triliun untuk Penerimaan Negara

Melakukan pidana pajak merugikan kepentingan bersama, dan menghambat upaya pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia, termasuk dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

"DJP berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi perpajakan termasuk meningkatkan kapabilitas pengawasan serta kerjasama dan sinergi dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pembayar pajak," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini