Daftar E-Commerce Paling Dikeluhkan 2017

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2018 16:12 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 19 320 1847469 daftar-e-commerce-paling-dikeluhkan-2017-Iu7DYCOqqD.jpg Ilustrasi: (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatatkan adanya 642 pengaduan umum atau nonumrah di tahun 2017. Dari angka tersebut pengaduan mengenai belanja online menduduki peringkat pertama.

Pengaduan belanja online tercatat 16% di 2017. Angka ini meningkat 100% dari angka pengaduan belanja online tahun 2016 sebesar 8%.

Kenaikan pesat ini membuat belanja online naik dari posisi kedua di tahun 2016 menjadi posisi pertama di 2017. Menggeser aduan mengenai perbankan yang turun ke posisi dua.

Baca Juga: Pengaduan YLKI 2017, Paling Banyak Belanja Online

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)Tulis Abadi mengatakan salah satu penyebab tingginya aduan terkait belanja online dikarenakan tak adanya kepastian regulasi. Oleh sebab itu, sering kali pelaku e-commerce menyalahgunakan transaksi hingga merugikan konsumen.

Untuk diketahui pemerintah saat ini tengah memproses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) yang disusun oleh Kementerian Perdagangan (Kemdag).

"Yang paling menohok adalah belanja online. Karena masih lemahnya regulasi. Pemerintah belum sahkan RPP belanja online. Lalu ada itikad yang kurang baik dari operator e-commerce," jelas Tulus dalam acara laporan pengaduan konsumen tahun 2017 di Kantor YLKI, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Baca Juga: YLKI Imbau Pengusaha Makanan Pasang Label Halal

Selama 2017 tercatat 101 pengaduan belanja online yang didominasi dari penyedia aplikasi belanja online. Peringkat pertama diduduki oleh e-commerce Lazada sebanyak 18 aduan. Kedua ditempati Akulaku sebanyak 14 aduan.

Kemudian disusul Tokopedia sebanyak 11 aduan, Bukalapak sebanyak 9 aduan, serta Shopee sebanyak 7 aduan. Adapun Blibli mendapat 5 aduan, JD.ID mendapat 4 aduan, serta Elevenia 3 aduan.

Baca Juga: YLKI: Gerakan Nontunai Cermin Kebijakan Negara Belum Penuhi Hak Publik

Dari berbagai toko online lainnya sebanyak 16 aduan. Kemudian penjualan dari blog pribadi sebanyak 8 aduan juga penjualan dari media sosial dan pribadi sebanyak 6 aduan.

Tulus mengatakan, pelaku usaha online sering kali tak kooperatif dalam merepon pengaduan konsumen baik juga pengaduan melalui YLKI. Menurutnya, keluhan sering kali tak mendapat tindak lanjut penyelesaian masalah.

"Jawabanya rata-rata 'terima kasih' saja. Tapi tidak direspon dengan perubahan kebijakan atau memperbaiki infrastruktur mereka. Keluhan konsumen salah satunya kesulitan melakukan pengaduan," ujar dia.

YLKI mencatatkan keluhan belanja online 44% mengenai lambatnya respons komplain. Kemudian 11% pengaduan dugaan penipuan serta 8% aduan dugaan cyber crime.

Tulus menjelaskan penyebab lain dari banyaknya aduan belanja online yakni rendahnya tingkat edukasi masyarakat dalam memahami transaksi online. Transaksi online rentan dengan peretasan, namun edukasi yang kurang membuat masyarakat sering kali tertipu hingga berdampak mendapatkan kerugian. Selain itu, sering kali konsumen tidak cermat terhadap resiko bertransaksi online.

"Konsumen hanya berpatokan pada kemudahan saja. Bisa bertransaksi lewat gadget, kemudian bisa melakukan transaksi online. Tapi belum memikirkan soal data pribadi yang menjadi risiko tinggi dan masalah penipuan yang ada dalam transaksi belanja online," ujar dia.

Adapun sejak tahun 2012 aduan belanja online mengalami tren kenaikan. Dari total pengaduan aduan belanja online di 2012 mencapai 2%, di 2013 1,7%, di 2014 3%, di 2015 7%. Kemudian di 2016 8% dan 2017 16%.

Untuk diketahui, YLKI mencatatkan 10 besar pengaduan konsumen di 2017. Setelah belanja online, kedudukan kedua adalah pengaduan terhadap bank sebesar 13%. Kemudian perumahan danĀ  telekomunikasi masing-masing sebesar 9%. Lalu disusul listrik sebesar 8%.

Kemudian aduan mengenai leasing dan paket yang keduanya sebesar 6%. Lalu transportasi sebesar 5%, otomotif sebesar 3% dan terakhir TV kabel sebesar 2%.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini