Sri Mulyani Sebut Kenaikan Harga Komoditas Mulai Sumbang Penerimaan Bea Keluar
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau seluruh gubernur menjaga momentum perbaikan harga komoditas yang pulih di 2017 sehingga dapat berlanjut di tahun ini. Dengan demikian, komoditas mampu memberikan peningkatan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.
"Saya tahu di beberapa daerah sudah melihat geliatnya dari sisi komoditas. Sehingga komoditasnya itu menyumbangkan bea keluar. Oleh karena itu kita akan jaga momentum ini agar terus berkelanjutan di 2018," ujarnya dalam Rapat Kerja Guberur Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memaparkan, PPh non migas tahun lalu tumbuh 10,9%, dibandingkan tahun 2016 yang negatif 4,8%. Demikian juga cukai tumbuh 6,8%, bea masuk tumbuh 7,7%. Data tersebut menunjukkan adanya optimisme dari sisi komditas. "Untuk bea keluar kenaikannya justru lebih tinggi, yaitu 34,9% dibandingkan 2016 yang negatif 19,5%," ungkap dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Ajak Swasta Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Indonesia
Sri Mulyani melanjutkan, dalam hal pemerataan, indikator kemiskinan diharapkan turun pada 9,5% - 10,5%, tingkat pengangguran pada level 5-5,3% dan gini ratio pada level 0,38%. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi bisa meningkat menjadi 5,4% di 2018.
"APBN 2018 ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih adil, karena kita tidak hanya melulu mencari growth tapi juga perbaiki indikasi pemerataan," jelas dia.
Sementara itu, untuk pendapatan negara ditargetkan naik 14,4% dari realisasi 2017 sebesar Rp1.655,8 triliun, menjadi Rp1894,7 triliun. Selain itu, belanja pemerintah tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.220 triliun. Defisit anggaran akan diperkirakan sebesar Rp325,9 triliun.
Baca Juga: Di Depan Gubernur se-Indonesia, Sri Mulyani Ingatkan Manfaat APBN
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta peran swasta dalam pembangunan infrastruktur lebih ditingkatkan. Pasalnya, infrastruktur yang sudah terbangun belum maksimal membuat daya saing ekonomi masih sangat rendah.
Berdasarkan penilai tingkat competitiveness ekonomi, Indonesia masih berada di peringkat 52 atau sama dengan negara Azerbaijan dan Turki. Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur ini diperkirakan pada periode 2015-2019 dibutuhkan dana sebesar Rp4.796 triliun.
Dia mengatakan, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan ekonomi stabil dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Melihat tujuan ini, maka investasi utamanya dalam memperbaiki sektor pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan.
