JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta seluruh gubernur memanfaatkan Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerataan perekonomian. Dia berharap pertumbuhan pemerataan bisa dicapai lebih baik dari tahun ke tahun, sehingga dapat memacu investasi dan infrastruktur.
"Kita akan menggunakan instrumen fiskal, yakni APBN untuk mendukung tercapainya tema tersebut,baik dari sisi bagaimana kita bisa melakukan peningkatan pendapatan, bagaimana memperbaiki belanja dan bagaimana menjaga sisi pembiayaan," ujarnya dalam Rapat Kerja Gubernur se Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Sri Mulyani melanjutkan, dalam hal pemerataan indikator kemiskinan diharapkan turun pada 9,5%-10,5%, tingkat pengangguran pada level 5-5,3%, dan gini ratio pada level 0,38%. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi bisa meningkat menjadi 5,4% di 2018.
"APBN 2018 ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih adil, karena kita tidak hanya melulu mencari growth tapi juga perbaiki indikasi pemerataan," jelas dia.
Baca juga: Rating Indonesia Ekonomi Membaik, Pemerintah Yakin Moody's Naikkan Rating Indonesia
Sementara itu, untuk pendapatan negara ditargetkan naik 14,4% dari realisasi 2017 sebesar Rp1.655,8 triliun, menjadi Rp1.894,7 triliun.
"Kita punya optimisme, karena beberapa indikator seperti PPN tumbuh 16%. Tahun 2016 itu negatif 2,7%. Tahun 2017 pertumbuhan dari penerimaan pajak PPN di atas 16%, jadi ini momentum yang sangat kuat," kata doa.