Utang RI Dijaga Tak Lebih dari 60% PDB
YOGYAKARTA – Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang Indonesia, meski semakin besar. Pasalnya, utang tersebut dikelola dengan transparan dan tidak boleh melebihi 60% produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jangan melihat utang hanya dari satu sisi, tapi lihat utang di dalam APBN secara keseluruhan.
“Dalam mengelola utang negara, kita menggunakannya dengan hati-hati sesuai amanat undang-undang. Seperti kesehatan, kita juga melihat kesehatan keuangan negara seperti apa,” ujar Sri Mulyani dalam dialog nasional “Sukseskan Indonesia ku” di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Baca Juga: Pemerintah Lelang SUN 13 Maret, Targetkan Rp25,5 Triliun
Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya.
“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling tinggi Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan pengelolaan yang benar,” tuturnya.
Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap GDP dan defisit tetap dijaga.
“Lihat apakah keuangan kita sehat apa tidak, kalau rasio utang terhadap PDB dan kemampuan bayar. Jadi, jangan menakut-nakuti dan provokasi masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Batas Aman
Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih percaya kepada pemerintah. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat.
“Saya tidak senang kalau tidak percaya diri, jangan jadi orang yang hanya menakut-nakuti. Jadi, kita harus menjadi negara yang percaya diri,” tandasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri tidak ada masalah. Menurut dia, beban utang Indonesia jika dibandingkan negara lain di dunia tidak terlalu tinggi.
“Utang kita gak ada masalah, bahwa utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita tidak tinggi di antara negara mana pun,” katanya.
Baca Juga: Ketua OJK: Tak Perlu Khawatir dengan Utang Luar Negeri Indonesia
Darmin melanjutkan, kenaikan utang Indonesia memang terjadi lebih cepat karena pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Penambahan nilai utang ini, menurut Darmin, justru akan membawa dampak positif. “Kita tidak menggunakan utang untuk konsumsi. Kita gunakan utang untuk investasi infrastruktur. Jadi, jangan menakut-nakuti diri,” tuturnya.
Darmin menuturkan, penambahan nilai utang Indonesia tetap diiringi indikator fiskal yang baik. “Indikator fiskalnya mulai menunjukkan defisit primer kita sudah mulai habis. Artinya, kita tidak meminjam untuk bayar utang lagi. Dulu sempat begitu karena warisan krisis tahun 1998. Tapi, sekarang mulai mengarah ke positif,” ujarnya.
