JAKARTA - Ekonom Faisal Basri menyayangkan keputusan dibentuknya holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas oleh Kementerian BUMN.
Dirinya juga menyangkan sikap Presiden Joko Widodo yang justru memberikan dukungan terhadap pembentukan holding migas dengan ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, tidak seharusnya holding migas terbentuk. Karena menurutnya, background dan kinerja dari kedua perusahaan tersebut sangat berbanding terbalik.
Baca Juga: Kinerja Keuangan PGN Bisa Jadi Beban Pertamina saat Holding Terbentuk
Menurutnya, sebagai perusahaan publik sebenarnya PGN sudah berada di jalur yang benar karena menerapkan prinsip good governance dalam menjalankan operasinya. Pasalnya, kinerja keuangan PGN selalu diaudit dan selalu melaporkan rencana bisnis serta laporan keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia.
Hal tersebut justru berbanding terbalik dibandingkan dengan Pertamina. Menurutnya, tata kelola baik dari sisi keuangan maupun kinerja Pertamina dinilainya kurang bagus.
"Dia suruh ngambil PGN bagus perusahaan bagus, governance-nya bagus ini diambil Pertamina diambil tata kelolanya enggak bagus," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (16/3/2018).
Selain itu lanjut Faisal Basri, alasan pembentuk holding BUMN juga dianggap terlalu mengada-ada dan lebih mengarah kepada kepentingan pribadi. Pada mulanya, alasan utama pembentukan holding BUMN migas adalah untuk membuat harga tabung LPG bisa bersaing.
Baca Juga: Aturan Teknis Holding BUMN Belum Dibahas
Akan tetapi, setelah alasan tersebut dibantah, justru alasan lainnya muncul. Kali ini Kementerian BUMN berdalih jika pembentuk BUMN adalah untuk membuat perusahaan bisa lebih baik dan masuk kepada jajaran perusahaan top dunia.
"Salah satu argumennya (dibentuk holding BUMN migas) adalah bisa menjual harga gas yang lebih kompetitif. Tapi ternyata Pertamina sudah memberikan katanya ini harga gas sudah kompetitif lalu muncul alasan baru. Negara itu visinya bukan masuk Fortune 500 itu mah visi perusahaan bukan kalau mau jadi gitu gabungin aja semuanya BUMN bisa masuk Fortune 50. Rini Soemarno segitunya banget," tegasnya
Selain itu lanjut Faisal Basri, pembentukan holding migas juga bisa membuat beban Pertamina semakin bertambahnya. Dengan adanya holding, tugas Pertamina yang utama adalah menekan jumlah impor minyak mentah maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini jumlahnya mencapai 734 ribu barel per hari (bph).