nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Darmin Berharap Sinkronisasi Satu Peta Selesai 2019

ant, Jurnalis · Rabu 21 Maret 2018 17:18 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 21 320 1876009 menko-darmin-berharap-sinkronisasi-satu-peta-selesai-2019-3fIaDsSkNs.jpg Menko Darmin Nasution. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan proses sinkronisasi dari kebijakan satu peta akan selesai pada 2019.

"Sinkronisasi dari satu peta akan berlanjut sampai akhir 2019 atau akhir pemerintahan ini," kata Darmin saat ditemui seusai acara Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2018 di Jakarta.

Darmin mengatakan, proses integrasi satu peta tersebut sedang dalam tahapan akhir penyelesaian dalam dua atau tiga bulan, agar bisa diterbitkan pada Agustus 2018.

Baca Juga: Presiden Jokowi: ‎Kebijakan Satu Peta Mendesak dan Dibutuhkan

Peta tematik tersebut berisi integrasi seluruh peta yang ada serta mencakup 80 tema yang di antaranya berisikan semua jalan raya, pemukiman maupun kawasan industri yang ada di Indonesia.

"Melalui peta ini, kita akan mempunyai peta dasar secara nasional yang nanti semua penggunaan berbasis pada peta tersebut, tidak boleh peta lain lagi, supaya tidak menimbulkan konflik," ujar Darmin.

Namun, pekerjaan rumah selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi atas kebijakan satu peta ini agar tidak ada kepentingan yang saling tumpang tindih.

"Ini harus dibicarakan untuk sinkronisasi, agar tidak ada lagi persoalan tumpang tindih terkait pemanfaatan infrastruktur, pertambangan, HGU dan kehutanan," tutur Darmin.

Baca Juga: Catat! Menko Darmin: Kebijakan Satu Peta Sangat Krusial dan Urgent bagi Indonesia

Pemerintah, lanjut Darmin, juga akan menyiapkan peraturan hukum terkait mengenai teknis penggunaan peta tersebut, karena peta ini akan digunakan sesuai pemanfaatan.

"Misalnya, untuk Kementerian X nanti bisa masuk sampai tema ini saja, yang lain tidak. Untuk Kementerian lain, semua tematik sudah bisa. Jadi ada protokol siapa boleh melihat apa, ini harus diatur karena tidak semua perlu dan boleh diketahui orang lain," ujarnya.

(mrt)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini