Penurunan Tarif Tol Bakal Disosialisasikan ke Asosiasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar tarif tol bisa diturunkan. Hal ini setelah banyaknya keluhan mengenai tarif tol yang mahal terutama bagi kendaraan truk atau logistik.
Dengan keinginan ini, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera merapatkan barisan membahas cara penurunan tarif. Selain dari pihak pemerintah, Kementerian PUPR juga akan melakukan sosialisasi ke pada asosiasi untuk opsi penurunan tarif tol sebelum diserahkan ke Presiden Jokowi.
"Selain ini, kami akan undang asosiasi untuk diajak ngomong sebelum saya laporkan ke Presiden. Nanti baru difinalkan," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/3/2018).
Pertemuan dengan asosiasi akan dilakukan secepatnya. Karena Presiden Jokowi meminta agar target penyelesaian tarif tol harus selesai akhir bulan ini.
"Makanya saya telefon pak Menko terus rapat. Karena jadwal saya besok, saya undang asosiasi, baru lapor Presiden," jelasnya.
Basuki menjelaskan, ini juga merupakan permintaan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebagai investor.
"Selama ini kenapa truk kok paling kecil masuknya, sehingga tidak sesuai dengan bisnis plan. Kita reka-reka seperti ini. Kita coba enginering cost ini dan diskusikan dengan asosiasi," imbuhnya.
Sementara itu, selain menurunkan tarif ternyata pemerintah juga disarankan membuat batasan muatan truk yang over. Karena truk lebih muatan akan mengakibatkan banyak kerugian bagi jalan tol.
"Jadi truk over dimension dan over loading harus juga tidak dibiarkan masuk. Karena itu juga termasuk truk besar ini walaupun dia kecil dia sumbang tiga hal. Kerusakan, kemacetan, dan kecelakaan. Cipali misalnya, banyak sekai diseruduk dari belakang karena truk. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Tidak hanya turunkan tarif, tapi disiplinkan over dimension dan over loading," tukasnya.
(Fakhri Rezy)
