Perlemah Daya Saing, Kadin Tolak Pengenaan Cukai Plastik

Penolakan Kadin terhadap pengenaan cukai plastik tersebut mendapat dukungan Komisi VI DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir menegaskan, DPR sangat tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Pengenaan cukai plastik bukan jalan keluar yang terbaik bagi pemerintah dalam mengurangi sampah plastik.

"T‎ujuannya kan membatasi sampah plastik. Bukan jadi jalan keluar baik untuk pemerintah. Plastik yang digunakan masyarakat ke yang lain. Di Eropa, plastik yang sudah bekas pakai, akan diolah lebih lanjut oleh menjadi bahan baku untuk industri lainnya," ungkap dia.

Oleh karena itu, dia menyatakan, rencana pemerintah mengenakan cukai plastik harus ditinjau ulang. Seperti halnya pengenaan tarif kantong plastik di supermarket yang saat ini sudah tidak berjalan, padahal sebelumnya sudah ditentukan pemerintah sebesar Rp200.

"Cukai plastik tidak bisa‎ dilakukan, dan kami akan minta aturan tersebut harus ditinjau ulang. Tidak realistis lah. Kalau ini diterapkan, plastik ini naik, berpengaruh ke banyak sektor, bukan hanya plastik, ember dan perabotan rumah tangga yang lain juga akan naik harganya. Masyarakat lagi yang akan menanggung beban ini. Tidak akan tercapai lah," tukas Inas.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.