Begini Rincian Utang Pemerintah ke Pertamina dan PLN
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Laporan tersebut diserahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI.
Hasil laporan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK Moemahardi Soerja Djananegara. Dalam laporannya, dia menyebutkan BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan subsidi tahun 2016, khususnya subsidi energi terhadap dua BUMN.
Pemeriksaan subsidi tersebut terdiri dari subsidi listrik pada PT PLN (persero) dan subsidi BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg serta penyaluran BBM khusus penugasan (JBKP) pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo.
"Pemeriksaan atas pengelolaan subsidi secara umum bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah, serta menilai apakah pelaksanaan subsidi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (3/4/2018).
Baca Juga: BPK Koreksi Subsidi Energi 2016 Rp1,63 Triliun, Turun Jadi Rp92,36 Triliun
Menurutnya, dalam IHPS II-2017 tersebut, BPK telah memeriksa perhitungan subsidi tahun 2016 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp1,63 triliun.
"Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara negara senilai Rp1,63 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang diajukan BUMN," jelasnya.
