Wamen ESDM 'Ogah' Dibilang Intervensi Kenaikan Harga Bensin Pertamina hingga Shell

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 09 April 2018 16:40 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 09 320 1884198 wamen-esdm-ogah-dibilang-intervensi-kenaikan-harga-bensin-pertamina-hingga-shell-p7lvAKHRnx.jpg Wamen ESDM Arcandra Tahar (Foto: Feby Novalius/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat keputusan mengejutkan bahwa untuk menaikan harga jenis bahan bakar umum (JBU) atau non subsidi seperti Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo dan lainnya harus lebih dulu meminta persetujuan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pun tidak mau kebijakan pemerintah ini dianggap sebagai intervensi atau mengatur-atur kenaikan harga BBM non subsidi oleh badan usaha seperti Pertamina, Shell, Total, AKR dan Vivo.

"Ini persetujuan, bukan harga yang diatur, jadi bedalah. Tapi harus dapat persetujuan. Jadi bukan diatur oleh pemerintah," tuturnya, di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Sebenarnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, dikatakan dalam Harga Indeks Pasar (HIP) BBM umum ditetapkan oleh badan usaha. Akan tetapi ketika akan menaikan, maka sebagai badan usaha lebih dulu melaporkan.

Hanya saja, kebijakan tersebut bakal direvisi dan ditambahkan ada persetujuan pemerintah dalam menetapkan kenaikan harga. Artinya, kata Arcandra, karena persetujuan sudah pasti ada penolakan.

"Bukan ditetapkan tapi mendapat persetujuan dari pemerintah kalau ada kenaikan. Bukan berarti ditetapkan harganya," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan ini dalam rangka menstabilkan laju inflasi. Sebagaimana arahan Presiden mengenai kenaikan harganya harus pertimbangkan inflasi ke depannya.

"Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi kalau terjadinya kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo," tuturnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini