Pembangunan Infrastruktur Butuh Rp4.100 Triliun, APBN Hanya Sanggup Rp422,75 triliun
JAKARTA - Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat dibutuhkan dana sekira Rp4.100 triliun untuk menyelesaikan seluruh pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Dari alokasi dana tentu sepenuhnya tidak bisa dipenuhi dari APBN saja.
Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, kalau dihitung dari alokasi dana Rp4.100 triliun, untuk APBN itu 10%, BUMN 31% dan sisanya 59% dari swasta.
"Ini kan ada yang sudah dipakai dan proyeknya juga ada yang sudah selesa. Tapi kalau itu dihitung semua di Rp4.100 triliun, APBN atau APBD itu Rp422,75 triliun atau 10%, BUMN Rp1.255 triliun atau 31%, sisanya dari swasta 59%," tuturnya, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Baca Juga: 7 Proyek Kereta Dicoret dari Daftar Prioritas, Ini Alasannya
Menurut Wahyu, besarnya alokasi dana yang dilakukan swasta sesuai dengan arah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. "APBN stimulan, masuk swasta lebih besar dan bisa dipercepat," tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah mencoret 14 proyek dari daftar PSN. Proyek-proyek yang kehilangan status sebagai PSN, antara lain Jalan Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak di Jawa Timur (18,2 km), Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang di Jawa Barat (61 km), dan Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera).
