"Ini bahkan sudah juga dikeluhkan Presiden, sudah melakukan banyak deregulasi namun investasi masih lamban," katanya.
Sedangkan persoalan terkait kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Joko mengatakan, industri memerlukan regulasi yang menciptakan iklim kondusif.
Menurut dia, kebijakan atau regulasi tersebut tidak semata-mata dari dalam negeri tapi juga dari pemerintah negara tujuan ekspor sawit Indonesia seperti India yang menerapkan kenaikan tarif impor ataupun Amerika yang selalu mengenakan hambatan tarif dan non tarif terhadap produk impor.
Untuk itu, Joko Supriyono yang juga Ketua Umum Gapki periode 2013-2018 itu menyatakan, Gapki harus bermitra dengan pemerintah terutama dalam penyusunan kebijakan atau regulasi sehingga nantinya tidak merugikan industri sawit dalam negeri.
Dia mengatakan, saat ini permintaan global terhadap minyak nabati termasuk sawit masih tumbuh, yakni rata-rata mencapai 5 juta ton per tahun.