Susi mengharapkan dengan adanya digitalisasi data ini, akan timbul rasa memiliki di kalangan pemerintah hingga masyarakat untuk menjaga dan mengawasi kedaulatan perairan Indonesia.
“Dan yang penting melahirkan kembali kepada masyarakat rasa kepemilikan, bahwa laut ini bisa kita awasi dan masyarakat akan menjadi partisipan aktif. Saya mendorong bahwa masyarakat boleh mengakses VMS itu,” tuturnya.
Berbagai inovasi digital yang diterapkan ini telah terbukti dapat mempermudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait kebijakan strategis di lingkup KKP. Tak hanya pemberantasan illegal fishing, penerapan digitalisasi data juga dapat mendorong roda ekonomi yakni dengan terbukanya data dan asal-usul produk perikanan.
“zaman sekarang itu tidak ada yang secret (rahasia). Saya menginginkan semua data KKP itu bisa transparan dan terbuka. Itu juga akan memudahkan bisnis perikanan,” ujar Susi.
Selain itu menurut Susi, satu-satunya cara untuk mempercepat birokrasi dapat dilakukan dengan mengubah data dari biasa menjadi digital. "Kalau kita tidak punya data digital, kemudian sekarang diperoleh dari mana-mana online dan kita hanya punya data biasa saja. Itu tidak cukup,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga mendapat apresiasi penerapan teknologi digital di kementeriannya.
(Dani Jumadil Akhir)