JAKARTA - Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digabungkan dengan kartu debit untuk alat pembayaran.
Sebelumnya, Dirjen Pajak sudah bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, kartu ini akan memberi kemudahan kepada pemilik kartu untuk mengakses layanan di bidang perpajakan seperti pelaporan dan pembayaran pajak, selain mempergunakan kartu sebagai alat pembayaran.
"Kartu ini bernama Kartu NPWP BTN Pintar, untuk optimalisasi penerimaan pajak juga, dengan memberikan kemudahan terkait perpajakan kepada masyarakat," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (15/5/2018).
 
Sebagai alat pembayaran, kartu kombo tersebut juga tetap dapat dimanfaatkan untuk segala macam transaksi pembayaran, seperti layanan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Maryono meyakini penggunaan kartu kombo tersebut akan membantu perolehan target pertumbuhan Pendapatan Berbasis Komsisi (Fee Based Income/FBI) BTN sebesar 25% secara tahunan (year-on-year/yoy).
"BTN juga menyediakan layanan e-billing dan berbagai layanan lainnya untuk menciptakan kondisi perpajakan yang lebih baik," sambungnya.
Kartu NPWP BTN Pintar tersebut berupa kartu debit yang akan diisi dengan program kecil (applet Kartu Indonesia 1 (KARTIN1) dari Ditjen Pajak. Di dalam applet tersebut berisikan informasi dasar dari pemegang kartu.
 
Ke depannya, Kartu NPWP BTN Pintar diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung Program Satu Portal Multi Fungsi. Portal ini akan menjadi satu pintu masuk untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah seperti data perpajakan, data kepegawaian, dan data kependudukan lainnya.
Pada tahap awal, Kartu NPWP BTN Pintar akan dimiliki oleh sekitar 2.000 pegawai di kantor pusat Ditjen Pajak sekaligus sebagai tanda pengenal para pegawai lembaga tersebut. Maryono menjelaskan perseroan juga akan mengeksplorasi berbagai kerja sama lainnya terutama dalam rangka mendukung program-program Ditjen Pajak.
"Penerapan ini juga akan mendukung Program Gerakan Nasional Non-Tunai di lingkungan Ditjen Pajak karena kartu identitas pegawai juga akan berfungsi sebagai kartu transaksional perbankan," ujar Maryono.
Sementara itu, hingga kuartal I-2018, emiten bersandi saham BBTN tersebut telah menghimpun FBI total senilai Rp319,55 miliar. Pada periode yang sama, BTN juga telah menghimpun pendapatan bunga bersih senilai Rp2,36 triliun atau naik 16,2% (yoy) dari Rp2,03 triliun.
Dengan perolehan tersebut, bank spesialis kredit dan pembiayaan perumahan ini mencatatkan perolehan laba bersih senilai Rp684 miliar per 31 Maret 2018 atau naik 15,13% (yoy) dari Rp594 miliar di periode yang sama tahun lalu.
Follow Berita Okezone di Google News
(dni)
