Perry Warjiyo Jadi Gubernur BI, Ini Sederet Harapan Sri Mulyani
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki harapan besar terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, Perry Warjiyo. Dia berharap, kepemimpinan Perry di BI akan bisa menenangkan masyarakat, pasar, dan di lingkungan BI secara keseluruhan.
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mendukung sepenuhnya mantan Deputi Gubernur BI ini untuk menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di bank sentral Indonesia ini.
Perry sendiri hari ini dilantik sebagai Gubernur BI periode 2018-2023, menggantikan Agus Martowardojo yang telah mengakhiri masa jabatannya pada 23 Mei 2018.
"Kami dari pemerintah mendukung sepenuhnya dan memberikan support kepada Pak Perry untuk bisa menjalankan tugas sebagai bank sentral, secara efektif, kredibel dan bisa memberikan juga kepemimpinan yang menenangkan masyarakat, pasar maupun dalam lingkungan BI," jelasnya seusai pelantikan Gubernur BI periode 2018-2023 di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Wanita yang akrab disapa Ani ini mengaku siap bekerja sama secara penuh dan kuat dengan Perry Warjiyo era yang baru ini. "Dan pemerintah tentu akan terus melakukan kebijakan, respons terhadap kondisi yang ada secara cepat, termasuk melakukan tindakan penyesuaian," imbuh dia.
Menurutnya, saat ini pemerintah dan BI harus fokus pada stabilitas sehingga tidak menimbulkan situasi yang dianggap tidak berkelanjutan (sustainable). "Jadi fokus bersama-sama BI adalah menciptakan suatu stabilitas dalam menjaga keberlangsungan dari upaya pembangunan," tandasnya.
Begitu dilantik, Perry langsung akan membawa BI untuk secara penuh menjalankan mandatnya menjaga stabilitas ekonomi. Secara khusus inflasi dan nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung melemah.
“Tentu saja dalam menjaga itu saya tetap memposisikan mendukung upaya pertumbhhan ekonomi. Saya juga pro growth (pertumbuhan),” katanya.
Pro growth ini dikatakan Perry mempunyai 5 instrumen. Pertama memprioritaskan penjagaan stabilitas yaitu kebijakan moneter.
Empat instrumen lain yakni mendorong peningkatan ekonomi dengan merelaksasi kebijakan makro prudent, mendorong sektor perumahan yang jadi leading sektor. Dengan dorongan itu akan menjadi pertumbuhan.
Kedua adalah mempercepat pendalaman pasar keuangan khususnya pembiayan infra. Sekuritas berbagai obligasi untuk pembiayaan infrastruktur itu jugu pro growth dengan koordinasi dengan pemerintah dan OJK.
Ketiga sistem pembayaran untuk mendukung strategi nasional untuk ekonomi keuangan digital. Kebijakan itu juga gerbang pembayaran nasional fintech.
Keempat adalah adalah memperkuat akselerasi pengembangan eko syariah baik industri halal. Keuangan syariah mauoun pengembangan reseaech serta kampanye gaya hidup halal. "Kebijakan moneter prostability tapi yang empat itu adalah pro growth,” katanya.
