JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menerima usulan pemerintah untuk tidak melakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Kepastian tersebut diputuskan dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada sore hari ini.
Ketua Komisi XI DPR-RI sekaligus pimpinan rapat kerja Melchias Marcus Mekeng pada hari ini menyebut kondisi perekonomian Indonesia saat ini dinilainya tidak dalam kondisi darurat atau lampu merah, sehingga, pihaknya memutuskan untuk menerima dan mahami keputusan pemerintah untuk tidak melakukan APBNP di tahun 2018
"Berdasarkan penjelasan pemerintah dapat memahami tidak adanya APBNP 2018. Jadi itu kesimpulan yang kita bisa simpulkan. Jadi ekonominya bukan lampu merah yaa. Bisa disetujui ya," ujarnya menyudahi rapat kerja yang dilakukan di Ruang Rapat Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Makeng berharap dengan tidak adanya APBNP, pemerintah bisa menjaga agar APBNnya bisa berjalan dengan baik. Tentunya kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyat lun bisa dilakukan dan dijalankan dengan baik.
"Saya rasa kita bisa pahami semoga APBN bisa terjaga dengan baik," ucapnya.
Sebelumnya Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada beberapa alasan mengapa akhirnya pemerintah tidak melakukan APBN-P pada tahun ini. Salah satu yang menjadi alasan utama adalah kondisi perekonomian global.
Menurutnya, meskipun saat ini ekonomi global dalam kondisi yang tidak pasti, namun dirinya menyebut hal tersebut akan.berdampak baik bagi Indonesia. Sebab, dengan kondisi ini ekonomi global sewaktu-waktu bisa mengalami pertumbuhan yang signifikan dan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
"Baru yang keseimbangan baru ini kalau dilihat dari sisi implikasinya kepada perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia sebagai perekonomian yang terbuka tentu juga akan perlu kita kelola secara baik keseimbangan baru ini," ucapnya.

Sri Mulyani juga optimis jika nilai tukar rupiah juga akan menguat. Meskipun begitu dirinya menyadari jika saat ini rupiah terus mengalami pelemahan karena ke ikan Bank Sentral Amerika Serikat dan juga Presiden Donal Trump.
Namun dirinya optimis jika Rupiah akan kembali normal hingga tahun ini. Sebab, pemerintah pun melakukan berbagai macam upaya agar nilai tukar Rupiah bisa kembali normal.
Salah satunya adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menaikan suku bunga acuannya menjadi 5,25%. Menurutnya hal tersebut akan berapa kali menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, meskipun belum dalam waktu dekat.
"Nilai tukar Rupiah tertutama karena perubahan dari mata uang Amerika Serikat terhadap seluruh mata uang yang lain. Ini adalah konsekuensi dari pertama normalisasi maupun kebijakan yang diadopsi oleh Amerika Serikat," ucapnya.