nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

CPNS 2018 Harus Bebas Kecurangan, Kapolri: Wajib Bersih dan Transparan

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 28 September 2018 14:49 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 09 28 320 1956887 cpns-2018-harus-bebas-kecurangan-kapolri-wajib-bersih-dan-transparan-lc3rBA7KOD.jpg Foto: Giri/Okezone

JAKARTA - Ada yang berbeda dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya, untuk mewujudkan seleksi CPNS yang jujur, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menggandeng kepolisian dalam proses pengaman dan pengawasan.

Menanggapi hal tersebut , Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian mengaku bersyukur karena pada tahun ini kepolisian diikutsertakan dalam seleksi CPNS 2018. Sebab menurutnya, kerjasama ini akan menguntungkan berbagai pihak.

Dari sisi panitia, lanjut Tito, dapat menerima proses seleksi yang aman dan bersih sesuai kepingan pemerintah. Dari sisi masyarakat pun sama akan mendapatkan manfaat karena tidak ada lagi kekhawatiran akan ada kecurangan.

Baca Juga: Amankan Seleksi CPNS 2018, Kapolri: Calo dan Joki Akan Kita Sikat

Begitu pun juga dari sisi kepolisian akan lebih mudah mencegah aduan-aduan terkait kecurangan seleksi CPNS. Apalagi pada tahun ini jumlah formasi yang dibuka lebih besar dari pada tahun tahun sebelumnya.

"Kami selama ini kadang menerima residu ketika bagian akhirnya saja. sekarang sudah diajak sejak awal, supaya potensi gejolak, ketidaksukaan, ketidakpuasan itu dapat diredam sedini mungkin," ujarnya dalam acara Konferensi pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Sebagai salah satu contohnya adalah ketika proses seleksi CPNS 2018, pihaknya mengaku banyak sekali laporan kecurangan dari para pelamar yang tidak puas. Rata-rata dari mereka tidak puas karena proses seleksi CPNS 2018 banyak terjadi kecurangan.

"Saya dapat informasi lebih kurang mungkin hampir lima juta. sementara yang diterima kan 200 ribuan. Artinya nanti namanya melibatkan massa yang besar, mungkin nanti ada yang puas dan tidak puas. Residunya, ekornya nanti, kira-kira larinya ke mana? larinya nanti ada gejolak ujungnya jadi urusan polisi kalau ada demo," jelasnya.

Baca Juga: Awasi CPNS 2018, Menpan RB Minta Bantuan Kapolri

Bahkan menurutnya, khusus di beberapa daerah ada yang sampai berdemo dengan anarkisnya. Sebagai salah satu contohnya adalah di daerah timur Indonesia yang kerap kali semua selalu membakar ban dan sebagainya.

"Apalagi kalau daerah timur di sana enggak puas bakar ban, ujungnya polisi," ucapnya.

Oleh karena itu lanjut Tito, dirinya berkeyakinan jika Kepolisian diberikan wewenang untuk membantu mengawasi, maka proses seleksi CPNS 2018 akan berjalan lancar dan aman. Tidak akan ada lagi masyarakat yang melakukan demo-demo karena ketidakpuasan.

"Mereka ingin agar rekrutmen dilakukan dengan transparan dan bersih. Ketika transparan dan bersih, maka masyarakat, mereka tahu yang lulus tiap tahap ini diumumkan resmi. oh saya memang gugur karena nilai saya kalah dengan yang itu. bukan diam-diam. Ketika itu dilakukan terus menerus, maka yang terpilih itu diakui oleh yang lain. Kalau diakui yang lain, nilainya jelas terbuka transparan, maka gejolak itu tidak akan terjadi," jelasnya.

(Feb)

(rhs)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini