3 Tahun Bangun Infrastruktur, Menko Darmin: Kini Saatnya 'Poles' SDM
BALI - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan fokus pemerintahan ke depan dalam acara High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara Annual Meeting IMF World Bank 2018.
Menko Darmin menyebut fokus pemerintah di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang sifatnya soft.
Maksud pembangunan infrastruktur soft sendiri adalah pembangunan yang sifatnya non-fisik. Pembangunan infrastruktur yang non-fisik yang dimaksud sendiri contohnya seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Ekonomi Digital.
“Sudah 3 tahun pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (8/10/2018).
Baca Juga: Pertemuan IMF-World Bank Jadi Momentum Cari Sumber Pajak Baru
Menurut Darmin, peningkatan SDM sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Oleh karenannya untuk mewujudkan ini, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.
Misalnya, beberapa waktu lalu, pemerintah telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
Baca Juga: Pertemuan IMF-World Bank 2018, Bos BEI: Saatnya Menjual Potensi Kita
Kemudian, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan industri 4.0 dan ekonomi digital,” sambung Darmin.
Sementara untuk pengembangan ekonomi digital, Menko Darmin memandang ini juga menjadi hal yang sangat diperlukan. Apalagi, saat ini hampir seluruhnya sudah mulai berbasis digital.
Oleh karenannya, pemerintah dirasa perlu untuk membuat suatu payung hukum guna mewadahi pengembangan ekonomi digital ini yang semakin marak. Namun tak hanya pemerintah, legislator juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Dana Anggaran Pertemuan IMF-World Bank untuk Infrastruktur Bali
Menurutnya, perlu ketersediaan dari para pembuat Undang-Undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang.
“Para pembuat Undang-Undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” jelas Darmin
Oleh karena itu, Menko Darmin berharap Perekonomian pertemuan IMF-World Bank ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.
“Tanpa regulasi yang jelas, kami khawatir hal-hal itu akan keluar dari harapan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
