Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'Telan' 14 Kelurahan

BANDUNG - Sebanyak 14 kelurahan di Kota Bandung terdampak proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Di 14 kelurahan yang terdampak, terdapat lima lahan yang terkategorikan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) milik pemerintah dan juga pihak swasta.

Saat ini, Pemkot Bandung berserta PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), tengah berkoordinasi, untuk pembebasan dan penataan lahan.

"Pertama, ada PSU yang masih dikuasai oleh developer. Ada juga PSU milik pemerintah, seperti lahan dan bangunan fasilitas umum. Selain itu adalah kawasan pemukiman padat, lahan privat, dan tanah wakaf," jelas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Dadang Darmawan di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Da‎lem Kaum, Selasa (16/10/2018).

Baca Juga:

Pasar Jam Tangan Mewah Jadi Primadona di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Baca Juga: Impor Dibatasi, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jalan Terus

Pihaknya tengah mengupayakan agar pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat tidak mengganggu pelayanan publik. Sebab ada beberapa aset milik Pemkot Bandung yang terlewati jalur kereta cepat.

"Di antaranya terminal bayangan di Cibaduyut dan Puskesmas Kujangsari. Ini kita sedang mencari (solusi) apakah relokasi atau dicarikan Puskesmas pengganti," katanya.

Sementara itu, ‎Wali Kota Bandung, Oded M Danial memastikan, Pemkot Bandung mendukung program tersebut. Dia menginstruksikan jajarannya untuk memfasilitasi dan memberikan jalan terbaik agar pembebasan lahan dapat segera rampung.