Seringnya Dikritik soal Utang, Begini Jawaban Tegas Sri Mulyani
JAKARTA - Dalam Rapat Paripurna mengenai pengesahan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya pada pemerintah. Di antaranya soal pengelolaan utang yang disampaikan fraksi Gerindra dan PKS.
Dalam catatannya kepada pemerintah, Fraksi PKS berpendapat pembayaran bunga utang akibat utang negara yang semakin membengkak sangat membebani Negara. Pembayaran kewajiban bunga utang Pemerintah terus meningkat dari Rp155 triliun atau 8,6% dari belanja negara tahun 2015, menjadi Rp182 triliun atau 9,7% di tahun 2016, dan mencapai Rp220 triliun atau 12,5% di tahun 2017.
Pada 2018 pembayaran bunga utang mencapai Rp238 triliun dan melonjak menjadi Rp275 triliun di tahun 2019. Kewajiban pembayaran bunga utang pemerintah dinilai sudah melebihi realisasi pos belanja lainnya yang sangat penting seperti pos anggaran subsidi Rp224 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Masalah Ini Hantui Ekonomi RI Tahun Depan
Sementara Fraksi Gerindra memberikan catatan, alokasi belanja rutin, termasuk pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, telah menghabiskan porsti tersebesar dalam belanja negara. Keseimbangan primer juga masih dalam posisi defisit yang dinilai memprihatinkan, sebab menunjukkan bahwa untuk memenuhi kewajiban utang jatuh tempo, pemerintah menutupinya dengan menambah utang baru.
