RI Desak Malaysia Terapkan Biodesel 20%
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi tentang minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) di kantornya. Dalam rapat tersebut, dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat, asosiasi dan juga para pengusaha.
Adapun beberapa pihak yang hadir seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. Sementara itu dari pihak asosiasi turun dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun hingga Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Tigor Sitanggang.
Ditemui usai rapat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat tersebut secara rinci membahas mengenai persiapan pertemuan Rapat Tahunan Coucil of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). CPOPC yang beranggotakan dua negara yakni Indonesia dan Malaysia ini memiliki tujuan untuk melawan parlemen Eropa yang menolak produk minyak sawit.
"Justru CPOPC sekarang akan dibahas nanti. Nah ini akan ada rapat di Malaysia, yang berangkat nanti Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution," ujarnya saat ditemui di Kantor Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (5/11/2018).
Baca Juga: Menko Darmin hingga Menperin Duduk Bareng Cari Solusi Penerapan B20
Menurut Airlangga, dalam pertemuan tersebut nantinya Indonesia meminta komitmen Malaysia untuk segera menerapkan kebijakan B20. Tujuannya adalah agar produk minyak sawit dari kedua negara bisa terserap.
Apalagi menurutnya, sesusai kesepakatan awal, baik Indonesia maupun Malaysia bersedia segera menerapkan B20 seperti Indonesia. Namun hingga saat ini, penyerapan minyak sawit Malaysia baru sekitar 7,5% saja, sedangkan Indonesia sudah 10%.
Baca Juga: Usai Biodiesel 20%, Program B30 Siap Uji Coba di 2019
Menurut Airlangga, penerapan B20 sudah sangat mendesak. Apalagi, saat ini produk sawit berada di siklus panen dini, sehingga jika dibiarkan dan tidak segera diterapkan produk sawit baik Indonesia maupun Malaysia terancam tidak akan terserap sepenuhnya.
"Padahal dalam perjanjiannya mereka 10% itu sudah diamanatkan di 2018 ini sehingga tentu tahun depan kita push lagi kapan mereka ikut Indonesia di B20," ucapnya
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, pemerintah akan menagih janji Malaysia untuk menerapkan B20.
