nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bekraf: UU Rampung, Pengembangan Ekonomi Kreatif Makin Mudah

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 08 November 2018 14:42 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 08 320 1975076 bekraf-uu-rampung-pengembangan-ekonomi-kreatif-makin-mudah-cWWMKMIQtt.jpeg Kepala Bekraf Triawan Munaf (Foto: Yohana/Okezone)

NUSA DUA - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk menjadi undang-undang. Maka beleid ini nantinya menjadi payung hukum yang mengatur ekonomi kreatif di Indonesia.

Kepala Bekraf Triawan Munaf menjelaskan, pembuatan beleid tersebut sempat mengalami kendala terkait leading sector harus berada di kementerian. Oleh sebab itu, pihaknya menggandeng Kementerian Perdagangan untuk membawahi pembahasan undang-undang tersebut.

Meski demikian, setiap pertemuan dengan DPR terkait pembahasan RUU Pengembangan Ekonomi Kreatif, tetap dilakukan oleh Bekraf. Pasalnya, isu ekonomi kreatif memang dikuasai Bekraf.

Baca Juga: 21 Poin Pertemuan Pelaku Industri Kreatif Dunia Akan Dibawa ke PBB

"Di depan Kementerian Perdagangan, jadi kita dibelakangnya. Setiap ada pertemuan pembahasan RUU itu tetap kita," ujarnya saat berbincang dengan wartawan dalam 'sarapan bersama Shopee' di Hotel Courtyard, Nusa Dua, Bali, Kamis (8/11/2018).

Bila beleid tersebut rampung, maka akan memudahkan pergerakkan Bekraf dalam mengatur industri kreatif. Di antaranya soal pembentukan Bekraf daerah.

Sebab, kata Triawan, selama ini ekonomi kreatif di setiap daerah tak memiliki badan khusus. Hanya diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda-beda di setiap daerah.

bekraf

"Jadi kalau ada undang-undangnya, kita bisa buat Bekraf daerah, badan yang sama semuanya, seperti Bekraf pusat," jelasnya.

Selain itu, undang-undang juga akan dibuat dengan tidak membatasi pergerakkan pelaku kreatif di Indonesia. Terlebih, mengingat internet menjadi salah satu pendorong kemajuan ekonomi kreatif, yang juga terus berkembang ke depannya.

Baca Juga: Dubai Menjadi Lokasi Selanjutnya Penyelenggaraan WCCE 2020

"Perkembangan internet itu kan kadang enggak bisa tahu arahnya ke mana. Jadi kalau (undang-undang) dibuat terlalu kaku, nanti (ekonomi kreatif) enggak bisa berkembang, ini harus fleksibel sekali," jelasnya.

Dia pun meyakini payung hukum untuk ekonomi kreatif akan rampung di awal tahun 2019. Kemudian, akan dilengkapi dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen).

"Saya yakin (selesai pembahasan) awal tahun depan, kuartal (pertama) tahun depan," katanya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini