Dukung Kebijakan Pro-UMKM, HIPMI Desak 54 Daftar Negatif Investasi Dicabut
TANGERANG - Pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI, yang berisi tentang perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam.
Dengan kebijakan itu, pemerintah berupaya mendorong masuknya modal asing yang lebih besar. Salah satu isi paket kebijakan ekonomi tersebut berupa penguatan atas pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia, mendukung sepenuhnya terobosan yang dilakukan pemerintah. Namun begitu, pemerintah diminta untuk meninjau kembali paket kebijakan mengenai relaksasi DNI.
Baca Juga: "Buah Manis" Paket Kebijakan Ekonomi XVI Kapan Bisa Dipetik?
