nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pungutan Ekspor CPO Dihapus, Ini Fakta-faktanya

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 27 November 2018 15:44 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 27 320 1983508 pungutan-ekspor-cpo-dihapus-ini-fakta-faktanya-tSLHZhs7DM.jpg Industri kelapa sawit (Foto: Reuters)

JAKARTA – Pemerintah akhirnya merevisi pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya menjadi 0%. Penghapusan pungutan ekspor ini merupakan solusi jangka pendek sembari meningkatkan daya serap pasar domestik dan memperluas pasar ekspor.

Berikut ini fakta-fakta yang dirangkum oleh Okezone mengenai penghapusan pungutan ekspor, Selasa (27/11/2018):

Baca Juga: Dibutuhkan Dunia, Minyak Sawit Mentah Jadi Prioritas Perdagangan RI

1. Anjloknya harga CPO dan produk turunannya di pasar internasional

Kebijakan pemerintah merevisi pungutan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya menjadi 0% bertujuan untuk membantu industri yang tengah kesulitan akibat anjloknya harga minyak sawit. Tercatat harga CPO di pasar internasional hingga 23 November 2018 menyentuh angka USD410 per ton. Kebijakan ini diambil sebagai respons anjloknya harga CPO dan produk-produk turunannya di pasar International.

2. Dana BPDPKS Cukup

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program kelapa sawit lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, publik tidak perlu khawatir karena dana BPDP-KS lebih dari cukup sehingga masih dapat melaksanakan program kelapa sawit lainnya.

Melihat Lebih Dekat Buruh Kerja Memanen Kelapa Sawit di Desa Sukasirna Sukabumi 

“Program B-20, peremajaan sawit rakyat (PSR), dan sebagainya, tetap akan berjalan normal. Dana BPDP-KS lebih dari cukup,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Telah disepakati juga pentingnya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit. Pendataan ini sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia yang akan dilaksanakan bersamaan dengan program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Program Moratorium kelapa sawit.

3. Kebijakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Kebijakan ini diambil karena kondisi darurat sehingga pemerintah harus mengintervensi agar harga berpihak dan menjamin kepentingan petani maupun industri. Darmin sudah sepakat dengan Menteri Keuangan untuk menandatangani kebijakan ini sepulang dari Argentina pada 2 Desember 2018. Kebijakan ini pun akan mulai berlaku sejak PMKnya keluar.

Baca Juga: Kementerian LHK Evaluasi Izin 15 Juta Ha Lahan

4. Harga CPO di Pasar International lebih kompetitif

“Terutama menghadapi bea masuk (BM) yang diterapkan Pemerintah India. Jadi, sasaran kita adalah India. India itu kan awal tahun ini menaikkan BM CPO hingga 57%. Itu membuat harga CPO kita anjlok,” kata Bhima. Seperti yang kita tahu bahwa tahun depan India akan mengadakan pemilu. Sehingga pemerintah yang berkuasa saat ini akan menjual pemberlakuan BM CPO untuk melindungi industri minyak nabati lokal.

“Jadi dengan penurunan PE itu, CPO kita akan lebih kompetitif, terutama ke pasar-pasar yang kita dihambat dengan BM tinggi,” kata Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira. Bhima juga mengingatkan agar setelah PE dinolkan, pemerintah sebaiknya melakukan lobi bilateral pada Pemerintah India sehingga ekspor ke India bisa lebih tinggi lagi.

Menurut kajian Indef, jika PE diturunkan menjadi 15% saja akan mendorong kenaikan ekspor minyak sawit 4,64%. Apalagi ini 0%, kemungkinan ekspor minyak sawit bisa naik hingga 8%. Dampak penurunan PE ini bisa kita lihat pada 3-6 bulan ke depan. Penurunan PE ini, kata Bhima, juga akan berdampak pada harga tandan buah segar (TBS) sawit milik petani. “Penurunan PE ini akan ada multiplier effect,” katanya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini