Selamat Tinggal, Ratusan Aplikasi Fintech Ilegal Diblokir
Untuk kepentingan tersebut, OJK meminta alat bukti dari para korban. Namun, LBH Jakarta belum memberikan data-data tersebut karena adanya kesepakatan kerahasian klien. "Kalau sudah dapat data lengkap, OJK akan investigasi. Kami meyakinkan supaya tidak ada yang menumpang isu, tidak boleh ada kepentingan lain selain perlindungan konsumen," ujar Hendrikus.
Baca Juga: LBH Masih Rahasiakan Fintech Pinjam Online yang Teror Konsumen
Dia menjelaskan bahwa OJK hanya butuh satu korban saja yang membawa alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk melakukan tindakan pencabutan tanda terdaftar perusahaan tekfin yang melanggar hukum.
Pengacara publik LBH Jakarta, Yenny Silvia Sari Sirait, menjelaskan pihaknya belum bisa memberikan data karena pada formulir pengaduan dijelaskan bahwa profil dan data korban yang mengadu dirahasiakan.
"Untuk memberikan data, kami harus izin dulu kepada korbannya. Kalau tidak, kami bisa saja berpotensi melakukan penyebaran data pribadi, kami harus izin dulu," ujar dia.
(Dani Jumadil Akhir)
