nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani dan BI Kompak "Pelototi" Seluruh Devisa Hasil Ekspor

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 07 Januari 2019 12:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 07 20 2000948 sri-mulyani-dan-bi-kompak-pelototi-seluruh-devisa-hasil-ekspor-jWkjFqjwWu.jpeg Gubernur BI Perry Warjiyo (Foto: Dkom BI)

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong seluruh devisa hasil ekspor (DHE) untuk masuk ke perbankan di Indonesia. Hal ini untuk memenuhi ketersediaan devisa di dalam negeri yang memang sangat berpengaruh pada kestabilan nilai tukar Rupiah.

Dalam hal ini, upaya menarik DHE ke Tanah Air dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia (BI), keduanya menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa ter-Integrasi Seketika (SiMoDIS).

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati pada hari ini, Senin (7/1/2019) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, dan Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono.

Baca Juga: Wapres Panggil Menteri Ekonomi Bahas Devisa Hasil Ekspor

SiMoDIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor, dan menyinergikan kebijakan Pemerintah dan BI terkait ekspor dan impor secara seketika.

Secara teknis, SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data incoming ekspor dan outgoing impor dari financial transaction messaging system dan bank devisa. Melalui integrasi ini, SiMoDIS diharapkan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif, baik bagi Kemenkeu dan BI.

Melalui keterangan resmi bersama, BI dan Kemenkeu menilai manfaat yang diperoleh dari kesepakatan yakni, meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor, mendapatkan informasi devisa kegiatan impor, meningkatkan perolehan DHE, juga mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan.

perry

(Dok. Bank Indonesia)

Manfaat lainnya, memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan dan memperkuat pelaksanaan analisis bersama (joint analysis) terkait devisa. Hingga November 2018, BI mencatat kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan DHE telah mencapai 98%.

Sementara itu, Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono menyatakan, payung hukum dari pelaksanaan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

"KMK itu untuk menetapkan jenis barangnya, jadi ada pertambangan, perkebunan, kehutahan, perikanan, itu ditetapkan dengan KMK. Itu sudah disiapkan Pak Heru (Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu)," katanya ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Sementara, PBI mengatur DHE yang masuk ke Indonesia untuk ditempatkan pada rekening simpanan khusus. Peraturan ini, kata Susi, sudah dirampungkan oleh BI. Dia menjelaskan, secara teknis aturan ini sudah berjalan mulai 1 Januari 2019 lalu. Namun memang pelaporan dari DHE dilakukan pada tiga bulan kemudian.

"Kan begini 1 Januari (2019) itu kan tanggal PEB (pemberitahuan ekspor barang)-nya keluar, kewajiban pelaporan itu kan maksimal pada akhir bulan ketiga setelah bulan PEB. Jadi kalau pun PEB-nya per 1 Januari maka pelaporannya di akhir Maret nanti," paparnya.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini