nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi Tinjau Penerapan Sistem Izin Online Terpadu di BKPM

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 14 Januari 2019 09:50 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 14 320 2004017 presiden-jokowi-tinjau-penerapan-sistem-izin-online-terpadu-di-bkpm-qa9ZdGmqpP.jpg Presiden Jokowi di Kantor BKPM (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi pelayanan konsultasi Online Single Submission (OSS) atau izin online terpadu di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Layanan ini telah beroperasi di BKPM mulai 2 Januari 2019.

Jokowi tiba di lokasi, Senin (14/1/2018), sekira pukul 09.00 WIB. Dia ditemani Seskab Pratikno dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Kepala Negara langsung memantau satu persatu pelayanan OSS atau perizinan berusaha secara mandiri dengan sistem elektronik tersebut.

Baca Juga: Mulai 2 Januari 2019, BKPM Ambil Alih Sistem OSS

Setelah meninjau pelayanan OSS tersebut, Jokowi dijadwalkan akan menghadiri acara audiensi perangkat desa se-Indonesia di Glora Bung Karno, Jakarta.

Selanjutnya, ia juga akan memimpin dua rapat terbatas dengan topik peningkatan kesiagaan menghadapi bencana dan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik.

Sebelumya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan sistem layanan izn berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) terhitung 2 Januari 2019, akan mulai dikelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Sistem Izin Online di Daerah yang Masih Sulit

"Untuk OSS kita sedang siapkan strategi untuk migrasi dari Menko (Perekonomian) ke BKPM, kita targetkan per 2 januari (2019), kan tanggal 1 libur, per 2 januari layanan ini sudah pindah ke BKPM," tutur Sekretasis Menko Perekonomian Susiwijono di kantornya, Jakarta.

Dia kemudian menjelaskan, nantinya dari empat aspek OSS, yang dikelola oleh BKPM hanya berupa sistem pengoperasiannya saja. Saat ini, Kemenko Perekonomian tengah merancang peraturan sebagai salah satu aspek pelayanan OSS.

Sementara aspek-aspek lainnya masih dipegang oleh Kemenko perekonomian. Pasalnya segala bentuk kebijakan harus dibentuk melalui Kemenko Perekonomian.

"Kita mau bikin omnibus law, yang regulatory reform, dari aspek proses bisnisnya kita bikin NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) semua Kementerian, operasional layanan, sama penyelesaian kasus-kasus," kata Susi.

(fbn)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini