Mustahil Ada Rumah Murah di Kota Besar seperti Jakarta?
Pengamat properti, Zulfi Syarif Koto menilai, proses persetujuan KPR masih terlalu lama dibandingkan pembangunan perumahan. Menurut dia, model pembiayaan juga harus dikembangkan agar potensi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan tidak tetap bisa diakomodasikan.
Selanjutnya pihak HUD juga menyebut pentingnya edukasi, salah satunya dengan mengembangkan skema prioritas bagi PNS/ASN agar mengutamakan KPR kepemilikan sebelum utang yang lain dan mengedukasi masyarakat terhadap kepemilikan rumah lewat KPR. Melihat pangsa pasar MBR mayoritas terdiri dari masyarakat berpenghasilan tidak tetap, dirasa penting adanya lembaga yang bisa menjamin, seperti Askrindo atau Jamkrindo.
Dalam pembuatan peraturan menteri juga perlu lebih intensif mengikutsertakan stakeholder perumahan secara menyeluruh dan memverifikasi status lahan clear and clean untuk rumah susun sewa. Sementara itu, pemerintah akan meningkatkan cakupan hunian murah dalam Program Satu Juta Rumah tahun ini menjadi 1.250.000 unit, setelah tahun lalu berhasil membangun 1.132.621 unit.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pihaknya sangat bersyukur atas capaian pembangunan rumah tersebut. Hal itu karena jumlah pembangunan rumah telah melebihi target yang ditetapkan, yakni satu juta unit setiap tahun.
Namun, kata dia, capaian Program Satu Juta Rumah tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder bidang perumahan, yakni kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, pengembang perumahan, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah sejak dicanangkan juga terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tercatat pada 2015 jumlahnya 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. “Proporsi pembangunan rumah tersebut adalah 70 persen untuk MBR dan sisanya 30 persen untuk non0MBR,” kata Khalawi.
Khalawi menjelaskan, kemampuan pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar 20%.
(Feby Novalius)
