BI Keluarkan Aturan Baru soal Pengawasan Utang Luar Negeri

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 24 Januari 2019 17:41 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 24 20 2008965 bi-keluarkan-aturan-baru-soal-pengawasan-utang-luar-negeri-IdAZuRKk1q.jpg Penjelasan BI soal Utang Luar Negeri RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan baru tentang Utang Luar Negeri (ULN) bank dan kewajiban lainnya dalam valuta asing. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21.1.PBI/2019 yang menggantikan PBI Nomor 7/1/PBI/2015 tentang pinjaman luar negeri bank.

Direktur Eksekutif yang juga Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Aida Budiman mengatakan, revisi aturan tersebut akan mulai berlaku pada Maret 2019. Aturan ini tujuannya untuk memperkuat pengawasan terhadap ULN bank, menyusul transaksi dalam dunia keuangan selalu bergerak dan memunculkan beragam transaksi baru.

"Bukan semata-mata kita ingin menjelaskan utang luar negeri tapi lebih karena ini maintenance periode dari BI untuk selalu secara berkala mereview ketentuan-ketentuan yang ada," ujarnya dalam acara media briefing di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp5.220 Triliun, Ini Penjelasan BI

Nantinya penyempurnaan pengaturan tersebut juga akan digunakan sebagai pedoman bagi bank dalam mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang lebih transparan. Pemohonan dan persetujuan yang akan diberikan juga nantinya akan disesuaikan dinamik perekonomian, perbankan nasional dan pasar keuangan domestik.

"Kami selalu memperbaiki supaya menjamin efektivitas dari ketentuan tersebut," ucapnya.

Terdapat 6 pokok pengaturan utama dalam ketentuan ini. Pertama, penyempurnaan definisi dan cakupan ULN dan kewajiban bank lainnya dalam valas. Cakupan ULN bank dalam hal ini meliputi utang bank kepada bukan penduduk dalam valas dan/atau Rupiah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, perluasan cakupan kewajiban bank sehingga mencakup Transaksi Partisipasi Risiko (TPR). TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (master risk participation agreement).

Ketiga, penyempurnaan mekanisme dan dasar pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rencana masuk pasar bank untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Baca Juga: Wantimpres: Utang RI Terkendali dan Aman

Keempat, penambahan pengecualian terhadap komponen kewajiban bank jangka pendek dan pengecualian syarat permohonan persetujuan rencana masuk pasar. Kelima, pengawasan oleh Bank Indonesia. Keenam, penyempurnaan mekanisme dan jenis sanksi

Pengaturan ini diharapkan dapat mendorong Bank dalam melakukan pengelolaan ULN dan kewajiban lainnya dalam valas, agar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.

"Selain itu kita juga melakukan hal-hal lain. Seperti nilai tukar yang diarahkan selalu sesuai dengan fundamentalnya. Makro prudential yang kita relaksasikan supaya pertumbuhan ekonomi kita masih tetap terjaga," kata Aida

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini