Menko Darmin: Aturan DHE Hasil SDA Bakal Menahan Devisa Lebih Lama

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 25 Januari 2019 17:14 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 25 320 2009419 menko-darmin-aturan-dhe-hasil-sda-bakal-menahan-devisa-lebih-lama-uomttVcHPI.jpeg Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah segera merampungkan aturan turunan terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) hasil Sumber Daya Alam (SDA) di perbankan dalam negeri. Aturan baru itu bakal merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2016 tentang insentif pajak atas simpanan DHE.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019, di mana DHE hasil SDA yang terdiri dari pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan masuk ke dalam negeri.

Baca Juga: Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Wajib Masuk Sistem Keuangan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini, aturan tersebut bakal membuat DHE bertahan lama di Tanah Air. Terlebih didorong dengan adanya insentif potongan pajak bunga simpanan, yang kini tengah dirumuskan Kemenkeu.

"Jadi itu bisa lama, dalam pengertian kita kemudian menyetel insentifnya. Kalau ditukar ke Rupiah, pajak bunganya bisa-bisa nol, atau kalau ditaruh valas-nya di bank dalam negeri, maka kita dikurangi pajaknya," jelasnya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Dia menyatakan, pemerintah memilih untuk mewajibkan DHE hasil SDA karena industri ini tidak membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan produksinya, artinya komoditas memang berasal dari dalam negeri.

Dengan demikian, kebutuhan devisa pada industri ini tidak begitu besar, sebab tidak melakukan impor. Maka kewajiban mengendapkan DHE hasil SDA dinilai tidak akan membebankan keuangan perusahaan.

"Karena itu (SDA) kan enggak impor, jadi sebenarnya dia ada lebihnya (devisa) kalau kita wajibkan masuk," jelas dia.

Baca Juga: BI Pantau Nilai Ekspor-Impor Belanja Online di 2020

Kendati demikian, kata Darmin, perusahaan tetap bisa menggunakan devisa tersebut jika ada suatu kebutuhan, namun penggunaannya harus disertai bukti yang jelas."Kalau dia ada kewajiban yang harus dia bayar pakai valas, boleh tapi tunjukkan buktinya," katanya.

Maka, lanjut dia, dengan adanya DHE hasil SDA tersebut akan menambah pasokan valas di dalam negeri. Sehingga diharapkan ke depannya nilai tukar Rupiah tidak akan bergejolak sangat tinggi.

"Artinya gejolaknya (Rupiah) tidak terlalu berat, karena masih ada valas yang masuk. Kalau perhatikan, waktu berat-beratnya itu sebelum Oktober, November, setiap hari kebutuhan valas banyak, masuknya enggak ada. Nah dengan begini maka yang masuknya tetap ada, karena kan kebutuhan selalu banyak," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini