nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi Ingin Perizinan Kapal Dipercepat, Menko Luhut: Speed Up

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 31 Januari 2019 17:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 31 320 2012003 presiden-jokowi-ingin-perizinan-kapal-dipercepat-menko-luhut-speed-up-qdE8J3RIwX.jpg Foto: Menko Luhut (Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membenahi perizinan kapal nelayan. Pasalnya perizinan kapan kepada nelayan masih dinilai cukup lama.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan percepatan terhadap perizinan kapal nelayan. Bahkan tidak ada sama sekali niat pemerintah untuk memperlambat izin.

"Jalan terus prosesnya kita speed up semua," ujarnya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

 Baca Juga: Perintah Presiden ke Menteri Susi: Perizinan Kapal Harus Dibenahi

Sebagai salah satu contohnya adalah pemberian izin kapal kepada nelayan yang berada di wilayah Indramayu Jawa Barat. Ada sekitar 80 kapal yang diberikan izinnya oleh pemerintah kepada nelayan di wilayah tersebut.

"Perizinan sedang kita percepat prosesnya, seperti Indramayu kemaren kita sudah bagikan lagi 80 izin CV-nya," ucapnya,

Menurut Luhut, pemerintah akan memberikan kemudahan kepada para nelayan. Asalkan nelayan tersebut mengikuti aturan yang sudah dibuat.

"Enggak ada yang mau naik-naikin GT-nya. Sepanjang dia mau ikutin aturan, keta percepat," katanya.

 Baca Juga: Perizinan Kapal dan Usaha Jadi PR Pengusaha Perikanan

Sebagai informasi sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar masalah perizinan kapal segera dibenahi. Saat dialog dengan sejumlah nelayan, ada yang menyebutkan perlu waktu 22 hari untuk mengurus perizinan kapal, Presiden Jokowi langsung menukas itu masih lama.

“Saya berikan contoh, izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. Zaman kayak gini, zaman artifisial intelligence, zaman internet of things, zaman virtual reality, masa masih berhari-hari. Jam urusannya sekarang harusnya,” ucapnya

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Dirjen yang mengurus masalah tersebut, agar membantu nelayan, jika laporan mereka tidak memberikan informasi yang cukup untuk keluarnya izin.

“Ya diajari mereka agar benar. Kemudian KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga harus benar. Laporan dari pengusahanya bener, tapi KKP juga harus benar dan cepat. Dua-duanya dong,” pesan Presiden Jokowi.

Presiden meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar memerintakan kepada Dirjen untuk membangun sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. “Yang jam, sekarang urusan kita zaman IT kayak gini masih hari, masih minggu, enggak lah. Apalagi bulan, enggak lah. Jam,” pesan Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mencontohkan apa yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Pergi sekarang ke BKPM yang mau investasi, coba, kalau ada pengusaha yang di sini. Mau bangun apa, 9 izin, 2 jam jadi. Dan saya buktikan saya betul. Izin-izin yang lain, komitmen-komitmen. Artinya, yang syaratnya yang menyiapkan pengusahanya bukan di sisi pemerintah,” jelas Presiden.

Presiden menekankan agar ada pembenahan di dalam perizinan, sehingga betul-betul kita tahu sebetulnya hasil ikan yang kita dapatkan per tahun berapa itu jelas. “Masak 7.000 kapal sampai 13.000 kapal hilang, kita enggak dapat hasil yang melimpah. Ada yang keliru kan kalau gini,” ujarnya.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini