Presiden Jokowi Ingin Perizinan Kapal Dipercepat, Menko Luhut: Speed Up
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membenahi perizinan kapal nelayan. Pasalnya perizinan kapan kepada nelayan masih dinilai cukup lama.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan percepatan terhadap perizinan kapal nelayan. Bahkan tidak ada sama sekali niat pemerintah untuk memperlambat izin.
"Jalan terus prosesnya kita speed up semua," ujarnya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Baca Juga: Perintah Presiden ke Menteri Susi: Perizinan Kapal Harus Dibenahi
Sebagai salah satu contohnya adalah pemberian izin kapal kepada nelayan yang berada di wilayah Indramayu Jawa Barat. Ada sekitar 80 kapal yang diberikan izinnya oleh pemerintah kepada nelayan di wilayah tersebut.
"Perizinan sedang kita percepat prosesnya, seperti Indramayu kemaren kita sudah bagikan lagi 80 izin CV-nya," ucapnya,
Menurut Luhut, pemerintah akan memberikan kemudahan kepada para nelayan. Asalkan nelayan tersebut mengikuti aturan yang sudah dibuat.
"Enggak ada yang mau naik-naikin GT-nya. Sepanjang dia mau ikutin aturan, keta percepat," katanya.
Baca Juga: Perizinan Kapal dan Usaha Jadi PR Pengusaha Perikanan
Sebagai informasi sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar masalah perizinan kapal segera dibenahi. Saat dialog dengan sejumlah nelayan, ada yang menyebutkan perlu waktu 22 hari untuk mengurus perizinan kapal, Presiden Jokowi langsung menukas itu masih lama.
“Saya berikan contoh, izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. Zaman kayak gini, zaman artifisial intelligence, zaman internet of things, zaman virtual reality, masa masih berhari-hari. Jam urusannya sekarang harusnya,” ucapnya
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Dirjen yang mengurus masalah tersebut, agar membantu nelayan, jika laporan mereka tidak memberikan informasi yang cukup untuk keluarnya izin.
“Ya diajari mereka agar benar. Kemudian KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga harus benar. Laporan dari pengusahanya bener, tapi KKP juga harus benar dan cepat. Dua-duanya dong,” pesan Presiden Jokowi.
