Pemprov Jabar Akan Terbitkan Obligasi Syariah
BANDUNG - Pemda Provinsi Jawa Barat tengah menjajaki pemanfaatan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan fisik berskala besar. Melalui obligasi akan ada alternatif pembiayaan lain dalam pembangunan, sehingga tidak terbatas pada APBD saja.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, bahwa pemanfataan obligasi daerah penting untuk mengakselerasi visi dan misi pembangunan di Jawa Barat. Namun, Uu menekankan pihaknya ingin memanfaatkan obligasi syariah bukan konvensional.
"Tidak menutup kemungkinan Provinsi Jawa Barat akan mencari dana pembangunan lewat penjualan obligasi syariah, yaitu penjualan surat berharga kepada masyarakat sebagai salah satu solusi untuk mendorong adanya modal pembangunan," ujar Uu, dalam keterangan tertulisnya, di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat (1/2/2019).
Baca Juga: Jateng Tunda Penerbitan Obligasi Daerah Rp1,2 Triliun
Lebih lanjut, Uu mengaku sudah ada beberapa pihak yang siap bekerjasama untuk memasarkan produk obligasi milik Pemda Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dia juga akan segera berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat untuk membuat payung hukumnya.
"Sudah ada beberapa perusahaan yang ingin jadi marketing obligasi Pemprov Jawa Barat. Tetapi hal itu juga tidak mudah menjadi mitra. Ini bisa ditunjuk ataupun dilelang sebagai mitra dalam penjualan obligasi ini. Dan keinginan kami obligasinya syariah," tutur Uu.
