nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ma'ruf Amin Janji Dorong Fintech Syariah

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 14:27 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 13 20 2017351 ma-ruf-amin-janji-dorong-fintech-syariah-aMlYyvtHSX.jpg Fintech (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin menyatakan, sistem teknologi keuangan digital atau financial technology (fintech) memiliki manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, bila terpilih dalam Pilpres 2019 mendatang, dirinya bakal mendorong fintech syariah.

"Apabila saya terpilih akan mendorong secara keseluruhan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia agar bisa lebih berkembang bisa mendukung penguatan ekonomi nasional. Jadi arahnya menuju kesejahteraan," ujarnya usai mengikuti seminar Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Baca Juga: OJK: Jangan Pernah Meminjam di Pinjaman Online Ilegal

Dia menyatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan sudah telah mengeluarkan fatwa melalui keputusan MUI bernomor DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini menunjukkan fintech tidak bertentangan dengan aturan ekonomi syariah.

"Asalkan, terbebas dari bunga, riba, dan gambling yang dilarang oleh agama Islam," imbuhnya.

Ma'ruf mengatakan, salah satu manfaat fintech syariah yakni bakal membantu masyarakat yang terbentur dengan persyaratan perbankan sehingga tidak dapat melakukan peminjaman dana. Sehingga, fintech mengembangkan layanan keuangan syariah jauh lebih luas.

fintech

"Ada banyak orang punya perusahaan tidak mengerti syariah. Karena itu bagaimana umat diberdayakan supaya mereka punya akses terhadap masalah ekonomi dan keuangan. Itulah namanya kita dorong membangun bottom up economic development, membangun ekonomi dari bawah, ekonomi umat," jelasnya.

Dia menyebut, dalam mendorong perkembangan digitalisasi ekonomi syariah ini, pihaknya tentu akan melakukan kerja sama untuk menyelaraskan ekonomi syariah dengan pemangku kepentingan lainnya.

"Kita kan sebenarnya di Indonesia sudah ada komite keuangan nasional syariah (KNKS), ketuanya Presiden, wakil ketuanya Wapres, anggotanya menteri terkait dan juga dari MUI saya juga menjadi anggota. Ekonomi syariah itu identik dengan ekonomi keumatan dan kerakyatan," ujarnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini