Ma'ruf Amin: Fintech Tidak Bertentangan dengan Aturan Syariah

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 14:41 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 13 20 2017363 ma-ruf-amin-fintech-tidak-bertentangan-dengan-aturan-syariah-XHfc7SZDJP.jpeg Ma'ruf Amin (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Ma'ruf Amin mengatakan, penerapan sistem teknologi keuangan digital atau financial technology (fintech) tidak bertentangan dengan aturan ekonomi syariah. Asalkan, terbebas dari bunga, riba, dan gambling yang dilarang oleh agama Islam.

Hal itu disampaikan dirinya di hadapan Asosiasi Fintech Syariah dalam acara seminar bertajuk Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Dia menjelaskan, pada dasarnya ekonomi syariah sudah menjadi sistem dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, dibentuk kelembagaannya yakni Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Sekarang ini sudah berkembang pesat namun ada perbaikan terutama dalam sistem kelembagaannya dan inovasi produknya," katanya.

Baca Juga: OJK: Jangan Pernah Meminjam di Pinjaman Online Ilegal

Dalam perkembangan di era digitalisasi, keuangan syariah pun harus turut beradaptasi. Oleh sebab itu, keuangan syariah juga dapat masuk melalui fintech, sebab sangat membantu memperluas inklusi keuangan terutama di daerah pelosok.

"Melihat perkembangan fintech pertanyaan adalah sejalan dengan ekonomi syariah, apakah penggunaannya tidak bertentangan? Saya sampaikan bahwa penerapan fintech tidak bertentangan dengan ekonomi syariah," jelas dia.

Dia menyatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan sudah telah mengeluarkan fatwa melalui keputusan MUI bernomor DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini menunjukkan fintech tidak bertentangan dengan aturan ekonomi syariah.

"MUI telah memberikan fatwa tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini masuk dalam kelompok aktivitas bisnis syariah," katanya.

fintech

Ma'ruf menjelaskan, fatwa tersebut dikeluarkan setelah melalui diskusi dengan stakeholder dan regulator, yang kemudian mendapat kesimpulan bahwa fintech tak bertentangan dengan syariah, selama bebas dari riba, bunga, dan gambling.

"Fatwa itu kemudian diikuti dengan membentuk regulasi-regulasi oleh regulator, karena ini sudah merupakan suatu kesepakatan dan regulasi itu akan diturunkan setelah fatwa keluar," ucapnya.

Jika regulasi mengenai fintech syariah rampung disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka langkah selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat. Terutama bagaimana cara transaksi melalui fintech yang merupakan platform keuangan baru.

"Melalui aturan yang ada di OJK maka semua itu bisa dilakukan. Untuk mempermudah orang yang membutuhkan dengan modal yang tidak terlalu besar, juga untuk bisa melakukan transaksi-transaksi kegiatan keuangan syariah," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini