nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkominfo Kaji Subsidi untuk Layanan Fintech di Daerah Pelosok

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 15:17 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 13 320 2017388 menkominfo-kaji-subsidi-untuk-layanan-fintech-di-daerah-pelosok-BgW6Q8SNiC.jpeg Menkominfo Rudiantara (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi untuk layanan teknologi keuangan digital atau financial technology (fintech) bagi pengguna di daerah yang tidak terjangkau layanan perbankan (unbankable). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menyatakan, pemberian subsidi tersebut berupa diskon penggunaan data internet pada saat mengakses aplikasi fintech.

Baca Juga: Ma'ruf Amin: Fintech Tidak Bertentangan dengan Aturan Syariah

"Kalau fintech, mau pinjam kan masuk ke aplikasinya bayar pakai pulsa, berkurang paket data. Nah, itu yang di subsidi untuk daerah-daerah remote (pelosok)," kata dia ditemui usai acara Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Selama ini, menurutnya, fintech lebih banyak bergerak di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki akses perbankan. Hal itu terlihat dari persyaratan bagi pengguna aplikasi yang diwajibkan memiliki rekening bank, khususnya pada fintech simpan pinjam secara online atau peer to peer lending.

fintech

"Justru ini kan harusnya mendorong ke inklusi keuangan, ke masyarakat yang belum terjamah oleh layanan keuangan (perbankan)," jelasnya.

Dia mengakui, dalam hal ini akan ada risiko terjadi kredit bermasalah di daerah 3T tersebut, meski demikian menurutnya tetap ada solusi untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengatur regulasi yang tepat guna menekan potensi kredit bermasalah.

"Saya juga bicara dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kenapa enggak kasih kebijakan ini. Kominfo bisa subsidi karena mereka enggak bisa rugi, tapi kami juga minta BI (Bank Indonesia) dan OJK untuk membuat suatu sistem sehingga kurangi risiko NPL (Non Performing Loan atau kredit bermasalah)," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini