nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ramai soal HGU Prabowo, Begini Cara BPN Kurangi Penguasaan Tanah

Retno Tri Wardani, Jurnalis · Selasa 19 Februari 2019 13:53 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 19 470 2020040 ramai-soal-hgu-prabowo-begini-cara-bpn-kurangi-penguasaan-tanah-7nCA4iEfL1.jpg Menteri ATR Sofyan Djalil (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini bertujuan agar terwujudnya keadilan serta menangani sengketa dan konflik agraria. Kementerian ATR/BPN terus giat melakukan kegiatan Reforma Agraria.

Seperti yang diketahui Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Jadi ada dua program dalam penataan aset, yang pertama legalisasi aset dan yang kedua redistribusi tanah," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil seperti dikutip instagram kementerian.atrbpn, Selasa (19/2/19).

 Baca Juga: Mengenal HGU, Status Lahan Ratusan Hektare yang Dimiliki Prabowo

Objek dari redistribusi tanah yang dimaksud adalah tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria.

Kemudian Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah negara dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Sofyan menjelaskan bahwa jika ada pelepasan kawasan hutan menjadi area non-hutan atau istilah teknisnya disebut area penggunaan lain (APL) dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menanam berbagai macam tanaman produktif, diberikan masa berlaku 35 tahun untuk dapat diperpanjang atau diperbaharui.

 Baca Juga: Lahan yang Dikuasai Prabowo Setara 5 Kali Luas Jakarta, Ini Hitung-hitungannya

Diketahui, penguasaan tanah HGU untuk perorangan biasanya ada batasnya karena dikhawatirkan tidak mampu dikelola dengan baik. Perusahaan yang boleh menguasai juga ada segmentasi tersendiri. Perusahaan publik tidak ada batas penguasaannya, sedangkan perusahaan tertutup ada batasnya dilihat berdasarkan daerah jadi di satu Provinsi.

“HGU secara teknik ekonomis memang lebih besar lebih efisien, tetapi sekarang pendekatannya kita lakukan dengan kluster, jadi masyarakat yang diberikan HGU mungkin kecil-kecil tapi mereka kelola secara kluster, oleh unit koperasi misalnya,” katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini