nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Digugat Terkait Audit BLBI, BPK Siap Jalani Proses Hukum

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 26 Februari 2019 12:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 26 20 2022927 digugat-terkait-audit-blbi-bpk-siap-jalani-proses-hukum-ETk937K2oL.jpeg Ketua BPK Koermahadi (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerdja Djanegara menyatakan, pihaknya siap menghadapi proses hukum atas gugatan perdata yang dilayangkan oleh Sjamsul Nursalim kepada BPK. Gugatan ini berkaitan dengan hasil audit investigatif BPK atas kerugian keuangan negara dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Melalui pengacaranya Otto Hasibuan, Sjamsul yang merupakan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) mendaftarkan gugatannya pada Selasa, 12 Februari 2019 dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2019/PN Tng.

"Kita digugat ya siap-siap saja mengikuti proses-proses pengadilan," ujar Moermahadi ditemui di Hotel Seraton, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Saya Minta Penyelesaian Rekomendasi BPK Dipercepat

Terkait koordinasi dengan pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kata dia, hal tersebut tak perlu dilakukan. Menurutnya, pihak KPK memahami audit investigatif yang dilakukan BPK merupakan tugas untuk menyelamatkan kerugian negara.

"Kalau koordinasi juga barang kali KPK-nya sudah mengetahui. Enggak usah dikoordinasikan, KPK-nya juga tahu bahwa ini pekerjaan, kita kan hanya yang menyangkut kerugian negara," jelasnya.

Untuk diketahui dalam gugatan Sjamsul terdapat pihak Tergugat I adalah I Nyoman Wara, auditor BPK yang sempat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung. Sementara Tergugat II adalah BPK.

bpk

Dalam perkara SKL BLBI, majelis hakim tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara terhadap Syafruddin dan denda sebesar Rp700 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim meyakini Syafruddin terbukti bersalah karena perbuatannya melawan hukum. Dimana, menurut hakim, Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004.

Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden M‎egawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, hakim juga berpandangan bahwa Syafruddin telah menandatangani surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak.

Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini