Pembangunan Infrastruktur Bukan Utang Pemerintahan Jokowi, Ini Penjelasannya
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) banyak mendapatkan kritikan. Pembangunan infrastruktur dinilai kurang efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK sangat baik. Pria yang kerap disapa Eman ini mengatakan, seharusnya pembangunan ini sudah dilakukan sejak pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Namun sayang, pada masa lampau pembangunan hanya sebatas janji-janji politik semata yang tidak pernah terealisasi.
Baca Juga: Menhub: Pembangunan Tol di Papua Terus Dilanjutkan
Oleh karena itu, seharusnya masyarakat bersyukur karena utang-utang janji masa pemerintahan yang lampau bisa dilaksanakan sekarang. Sebab jika tidak dilakukan sekarang akan jauh tertinggal dari negara-negara lainnya.
"Ini (pembangunan infrastruktur) bukan utang pemerintahan sekarang, tapi utang pemerintahan sebelum-sebelumnya," ujarnya dalam diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Pria yang kerap disapa Eman itu pun menambahkan, salah satu manfaat pembangunan infrastruktur lainnya adalah munculnya sentra-sentra bisnis dan ekonomi baru. Ini mencegah juga kepadatan penduduk yang berpusat hanya disatu daerah.
