Pembangunan Infrastruktur Bukan Utang Pemerintahan Jokowi, Ini Penjelasannya
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) banyak mendapatkan kritikan. Pembangunan infrastruktur dinilai kurang efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK sangat baik. Pria yang kerap disapa Eman ini mengatakan, seharusnya pembangunan ini sudah dilakukan sejak pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Namun sayang, pada masa lampau pembangunan hanya sebatas janji-janji politik semata yang tidak pernah terealisasi.
Baca Juga: Menhub: Pembangunan Tol di Papua Terus Dilanjutkan
Oleh karena itu, seharusnya masyarakat bersyukur karena utang-utang janji masa pemerintahan yang lampau bisa dilaksanakan sekarang. Sebab jika tidak dilakukan sekarang akan jauh tertinggal dari negara-negara lainnya.
"Ini (pembangunan infrastruktur) bukan utang pemerintahan sekarang, tapi utang pemerintahan sebelum-sebelumnya," ujarnya dalam diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Pria yang kerap disapa Eman itu pun menambahkan, salah satu manfaat pembangunan infrastruktur lainnya adalah munculnya sentra-sentra bisnis dan ekonomi baru. Ini mencegah juga kepadatan penduduk yang berpusat hanya disatu daerah.
"Pembangunan infrastruktur ini sangat baik karena bisa membangun sentra-sentra ekonomi baru," ucapnya.
Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS Itu Hoaks
Eman menambahkan, sisi pengembang properti juga pembangunan infrastruktur sangatlah penting. Karena menjadi sentra ekonomi baru, membuat minat masyarakat untuk membeli hunian juga bisa meningkat.
Biasanya salah satu yang menjadi pertimbangan masyrakat untuk membeli hunian adalah lokasi dan askes transportasi. Kemudian pusat ekonomi dan lingkungan yang dekat dengan tempat bekerja.
"Tugas merumahkan manusia ini tidak hanya menargetkan jumlah rumah. Tapi dibentuk suatu komunitas dengan sanitasi dan infrastruktur cukup. Supaya pulau luar Jawa bisa lebih menarik sehingga Jawa tidak akan hilang," ucapnya.
(Feby Novalius)
