nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rumah 'Hantu' dan Disewakan, PUPR Cabut 10 KPR Bersubsidi yang Langgar Aturan

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2019 15:51 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 06 470 2026628 rumah-hantu-dan-disewakan-pupr-cabut-10-kpr-bersubsidi-yang-langgar-aturan-GM7tEWbwfS.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencabut sekitar 10 Kredit Pemilkan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selama 2018. Hal tersebut dikarenakan 10 kredit tersebut melanggar aturan.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Budi Hartono mengatakan, penerima KPR subsidi dari pemerintah sendiri harus menghuni rumahnya dan tidak boleh disewakan. Dari 10 kasus yang ditarik, mayoritas rumah yang diberikan fasilitas FLPP itu tidak dihuni dan justru disewakan.

 Baca Juga: Bank Artha Graha dan NTB Syariah Salurkan KPR Bersubsidi Mulai Bulan Ini

Adapun ketentuan wajib dihuni itu jadi persyaratan utama karena rumah subsidi diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. Artinya bagi mereka yang memilii tujuan untuk berinvestasi pemerintah tidak mengizinkanya.

Apalagi, banyak fasilitas yang menguntungkan jika masyarakat menerima KPR subsidi. Jika masyarakat menerima KPR subsidi maka masyarakat hanya dikenakan bunga flat 5% dengan tenor hingga 20 tahun, serta memperoleh bantuan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan uang muka bisa 1%.

"Sesuai peraturan, maksimal setahun setelah akad sudah harus ditempati dan tidak boleh disewakan. Yang dicabut ada 10," ujarnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/3.2019).

Tak berhenti sampai di situ, pihaknya akan terus melakukan monitoring kepada mereka penerima KPR bersubsidi, sehingga diharapkan semua penerima KPR subsidi bisa tepat sasaran dan rumah yang sudah diberikan tidak kosong menjadi rumah hantu.

"Dalam pengawasan kami tidak hanya mengecek rumah itu dihuni sendiri atau tidak, tapi juga kami melakukan verifikasi data penghuni. Seperti penghasilannya sekarang berapa, sudah memiliki rumah sebelumnya atau tidak. Kalau melanggar ya cabut," katanya.

 Baca Juga: Pengajuan KPR Subsidi Sering Ditolak Bank, Ini Penyebabnya

Adapun tahapannya adalah, pertama dirinya akan melakukan monitoring kepada perumahan subsidi yang berikan kepada masyrakat. Jika ditemukan kosong, nantinya pemerintah akan memberikan surat teguran kepada penghuni tersebut.

Jika masih melanggar, pemerintah akan kembali memberikan surat teguran kepada [enghuni rumahnya. Jika teguran tersebut tidak direspon dengan baik, maka pemerintah akan mencabut fasilitas subsidi dan rumahnya serta mengalihkannya kepada orang lain yang membutuhkan.

"Nah 2 kali peringatan, nanti dana kami di bank akan kami tarik. Kalau ditarik, penghuni hanya memiliki 2 pilihan, melunasi kredit atau bunga kredit jadi komersial," ucapnya.

(dni)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini