nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri PUPR Sindir BUMN Sering Telat Bayar Jasa Kontraktor

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2019 17:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 14 470 2030034 menteri-pupr-sindir-bumn-sering-telat-bayar-jasa-kontraktor-EmUT9lPR3W.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong kepada perusahaan konstruksi plat merah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) untuk tertib dalam memberikan kewajiban pembayaran kepada para kontraktor rekanan. Karena tidak sedikit kontraktor plat merah yang justru telat membayar hingga 1 tahun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengatakan, dirinya mendapat banyak laporan jika kontraktor plat merah sering kali lambat dalam membayarkan jasa kontraktor. Apalagi jika kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta.

"Biasanya kalau bapak-bapak ber-KSO (Kerjasama Operasi) dengan BUMN terutama, bayarannya setahun, dua tahun, 6 bulan paling cepat," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

 Baca Juga: Rombak Aturan, Kini Kontraktor Kecil Bisa Ikut Proyek Rp10 Miliar

Oleh karena itu lanjut Basuki, pihaknya mendorong agar siapapun kontraktor yang bekerjasama dengan BUMN untuk menandatangani Kerjasama Operasi (KSO). Kerjasama operasi sendiri dilakukan agar bisnis yang dilakukan kedua belah pihak bisa lebih maksimal dan transparan.

Basuki juga mendorong agar kerjasama yang dilakukan harus berhati-hati. Maksudnya, kerjasama harus dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh sub kontraktor.

Hal tersebut tertuang di dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019. Tujuannya adalah untuk melindungi kontrkator kecil dari ko traktor besar.

"Nanti PPK akan melihat kewajiban main kontraktor terhadap sub kontraktor traktor sebelum melakukan penagihan proyeksi selanjutnya," katanya.

 Baca Juga: JK Ingatkan Kontraktor Jangan Saling Sikut

Menurut Basuki, dalam surat edaran tersebut, ketika ada suatu pekerjaan yang telah rampung dikerjakan sub kontraktor, maka kontraktor utama berkewajiban membayar mereka terlebih dahulu sebelum meminta anggaran tambahan untuk menggarap tahapan proyek selanjutnya.

"Jadi kalau belum beres tidak boleh ajukan untuk termin selanjutnya. Supaya kontraktor yang selama ini jadi pijakan dari main kontraktor bisa kita lindungi lebih baik," ucapnya.

Menurut Basuki, selama ini tak jarang sub kontraktor mengeluh telat dibayar oleh kontraktor besar maupun BUMN. Padahal, mereka sudah menyelesaikan tugas mereka dalam jangka waktu yang cukup lama.

"Biasanya kalau KSO dengan BUMN, bayarnya bisa 1-2 tahun. 6 bulan paling cepet. Nanti akan kita cek, bahwa BUMN harus penuhi termin dulu sebelum ajukan yang berikutnya," katanya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini