Biaya Penyambungan Jadi Kendala Pemerataan Listrik di Indonesia

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 18 Maret 2019 17:58 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 18 320 2031705 biaya-sambungan-listrik-jadi-kendala-pemerataan-listrik-di-indonesia-O45EoqdJXh.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut bahwa rasio elektrifikasi atau pemerataan kelistrikan di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai 98,3% pada 2018.

"Hal tersebut lumayan naik 14% dalam 4 tahun terakhir. Tahun ini pemerintah mencanangkan untuk rasio kelistrikan 99,9%," ujarnya di Kantor PLN, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Untuk 99,9%, Jonan mengaku, memang tantangannya daya beli masyarakat. Pasalnya masih ada sebagian yang belum mampu membayar biaya sambung listrik. Di mana PLN sepakat biaya sambung Rp500 ribu per pelanggan.

Baca Juga: Kejar Rasio Elektrifikasi, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Ditingkatkan

"Itu Rp500 ribu banyak yang enggak mampu. Untuk itu kita imbau kepala dinas kalau ada daerah yang tidak mampu PLN menyediakan CSR, untuk biaya sambung cuma kan ada batasnya, APBN juga menyediakan kalau enggak salah Rp6 triliun," ungkapnya.

Jonan menuturkan, masyarakat yang tak mampu membiayai sambung listrik ada sekira 1 juta pelanggan. Oleh karena itu, gubernur, bupati hingga wali kota untuk bisa sisihkan dana dari APBD untuk biaya sambung tersebut.

Baca Juga: Tinggalkan Fosil dan Beralih ke Energi Listrik, Ini Manfaatnya

"Salah satu contoh masyarakat yang belum mampu bayar sambung listrik itu seperti di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Ada rumah yang tidak ada layanan listrik. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Tahun lalu saya diskusi di DIY ada 38 ribu rumah. Itu yang tidak mampu bayar biaya sambung, ini konsen pemerintah bahwa listrik ini kita akan berusaha terpenuhi rasio elektrifikasi 99,9%," ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk tantangan ke depannya yakni tetap harus affordable atau terjangkau. "Agar saudara kita terpenuhi yang daya beli tinggi maupun tidak. Ini arahan Presiden bahwa energi harus berkeadilan sosial," katanya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini