Perusahaan Migas Kalah Pamor hingga Ada 4,1 Juta PNS di Indonesia
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong industri untuk berubah mengikuti zaman. Menurutnya industri migas saat ini menjadi salah satu industri yang tumbuhnya melambat.
Sementara itu, Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengatakan, penerapan untuk baja di Indonesia berkembang pesat, dengan bukti perusahaan baja yang ada saat ini betul-betul berkomitmen terhadap mutu dan kualitas.
Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis data statistik di Indonesia per 31 Desember 2018. Berdasarkan data tersebut disebutkan jumlah PNS per 31 Desember 2018 adalah 4.185.503 pegawai.
Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:
Cerita Menteri Jonan soal Perusahaan Migas yang Mulai Kalah Pamor
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong industri untuk berubah mengikuti zaman. Menurutnya industri migas saat ini menjadi salah satu industri yang tumbuhnya melambat.
Baca Juga: Menteri Jonan Buka-bukaan Defisit Neraca Dagang Migas
Industri migas juga sama pertambangan yang pertumbuhannya lambat. Artinya, hal ini tidak bisa dibiarkan, karena industri kita bisa tertinggal.
"Terus terang sektor hulu migas ini sama kayak tambang berubahnya telat. Nanti perubahan telat ketinggalan zaman," ujarnya dalam acara pelantikan di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Bukti jika industri migas itu tertinggal, tidak adanya perusahaan migas yang masuk ke dalam 10 perusahaan besar di dunia. Padahal 10 tahun lalu atau 2008, perusahaan migas masih menjadi perusahaan terbesar di dunia.
"10 tahun lalu, 2008, 10 perusahaan besar di dunia itu perusahaan migas. 2018 itu sudah tidak ada, 10 perusahaan terbesar di dunia ini enggak ada. Kecuali kalau Saudi Aramco go public mungkin bisa masuk. Makanya industri migas mulai tertinggal," katanya.
Mantan Menteri Perhubungan ini pun membandingkan industri migas dengan telekomunikasi. Menurutnya, perubahan industri telekomunikasi sangat cepat, terbukti dalam satu tahun ada beberapa model handphone baru yang dijual ke publik.
Selain itu, ongkos produksinya juga bisa lebih murah. Namun ketika dijual ke pasaran, harga handphone sangat mahal dan bukan labanya lebih besar dibandingkan ongkos produksinya.
"Saya kagum dengan industri telekomunikasi, bukan makin canggih harganya makin murah. 25 tahun lalu maka satu handphone baru sama dengan harga kijang kotak sekitar Rp25 juta. Handphone yang nyimpen nomor telepon aja enggak bisa dulu Rp25 juta. Sedangkan sekarang sudah canggih," jelasnya.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan industri migas. Industri migas memiliki cost produksinya yang cukup tinggi, namun minyak yang dihasilkan tidak banyak.
"Kalau di hulu migas produksi makin rendah biayanya tinggi," ucapnya.
Oleh karena itu, harus dibenahi pertama adalah organisasinya. Pembentukan organisasi baru ini harus bisa menyesuaikan jamannya.
"Perbaikilah organisasinya kan jaman berubah jadi organisasi juga harus mengikuti jaman. Sektor hulu migas ini sama dengan sektor pertambangan lain yang tambah pelan, lama-lama ini bisa ditinggal oleh jaman," katanya.
BSN: Penerapan SNI Baja di Indonesia Berkembang Pesat
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengatakan, penerapan untuk baja di Indonesia berkembang pesat, dengan bukti perusahaan baja yang ada saat ini betul-betul berkomitmen terhadap mutu dan kualitas.
"Penetapan SNI baja didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertimbangan perlindungan konsumen dari beredarnya baja yang tidak aman," kata Bambang dilansir dari Harian Neraca, Selasa (2/4/2019).
Ia mengatakan, secara umum BSN telah menetapkan 11.815 SNI, dan terkait baja sudah menetapkan 36 SNI. Untuk perusahaan, kata dia, sesuai data BSN terdapat 49 perusahaan di Indonesia yang menerapkan SNI baja, baik yang diberlakukan wajib maupun sukarela. Sementara untuk wilayah Banten sendiri berjumlah 5, atau sudah naik dibanding beberapa tahun belakangan yang hanya sekitar 30 perusahaan.
Bambang juga mengapresiasi salah satu perusahaan BUMN bidang baja, yang sudah menerapkan 2 SNI dan 23 standar internasional lainnya, yakni Krakatau Steel. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke PT Krakatau Steel, Bambang mengatakan, perusahaan itu mampu menunjukkan perkembangan yang pesat dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun terakhir.
Baca Juga: Pelumas Wajib SNI September 2019, Melanggar Kena Sanksi Rp50 Miliar
Komitmen tinggi terhadap kualitas juga telah dibuktikan dengan menerapkan standar sejak tahun 1993, yakni berawal dari ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikasi ISO 9001: 2000 pada 2003.
Bambang mengatakan, komitmen PT Krakatau Steel akan penerapan standar dapat menjadi contoh bagi industri lainnya. "Bagi perusahaan, penerapan SNI baja sangat penting karena untuk keselamatan terutama bidang konstruksi. Apabila tidak memenuhi SNI, dapat memunculkan risiko yang mungkin saja bisa mengancam nyawa manusia," katanya.
Bambang mengaku, kunjungannya ke industri untuk melihat langsung ke lapangan bagaimana penerapan SNI oleh industri dan sekaligus juga ingin mendengar langsung di lapangan tentang isu-isu strategis yang dihadapi yang tentunya berkaitan dengan SNI.
Informasi yang diperoleh langsung di lapangan, kata Bambang, akan menjadi masukan bagi pembuatan kebijakan BSN untuk mendorong produk dalam negeri agar berdaya saing dan bisa melindungi konsumen Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian terus mengajak pelaku industri di Indonesia terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Langkah ini guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sekaligus mendongkrak daya saing sektor manufaktur nasional.
“Tentunya upaya tersebut membawa multiplier effect terhadap perekonomian kita, dengan SDM yang inovatif akan membuat industri kita lebih kompetitif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peletakan Batu Pertama Sekolah Vokasi di PT Gunung Raja Paksi (GRP), Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.
Menperin memberikan apresiasi kepada PT GRPyang membangun sekolah vokasi sebagai wujud nyata dari komitmen menumbuhkan tenaga kerja terampil di sektor industri baja. “Apalagi, industri baja merupakan mother of industries, yang produksinya dibutuhkan sebagai bahan baku untuk sektor industri lain,” jelasnya.
Guna menunjang fasilitas sekolah vokasi tersebut, Kemenperin dan PT GRPmenandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Penyiapan SDM Industri Baja melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri. MoU ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar dan Presiden Direktur PT GRPAlouisius Maseimilian dengan disaksikan Menperin dan salah satu Shareholders PT GRPDjamaluddin Tanoto.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri baja berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, kemudian pelatihan industri baja berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja), serta pembangunan infrastruktur kompetensi di bidang industri baja. MoU ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani.
Menperin meyakini, ketersediaan SDM industri baja yang kompeten akan mendorong peningkatan produktivitas sehingga turut berperan mendukung pembangunan berkelanjutan. “Semoga kerja sama ini ikut mempercepat program pemerintah dalam membangun kualitas SDM, sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo,” ungkapnya. Kemenperin sudah melakukan link & match 700 lebih industri dengan hampir 1300 SMK.
Jumlah PNS di Indonesia Capai 4,1 Juta Pegawai
Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis data statistik di Indonesia per 31 Desember 2018. Berdasarkan data tersebut disebutkan jumlah PNS per 31 Desember 2018 adalah 4.185.503 pegawai.
Dikutip dari keterangan tertulis Selasa (2/34/2019), dari jumlah pegawai tersebut 939.236 PNS bertugas di Instansi Pusat (22.44%). Sedangkan sisanya alias 3.246.267 pegawai bertugas di Instansi Daerah (77.56%).
Baca Juga: Tidak Semua Daerah Mampu Gaji PPPK jika Dibebankan ke APBD
Sementara berdasarkan sebarannya, jumlah tertinggi berada di Pulau Jawa dengan persentase 20,64% atau setara dengan 1.209.036. Sebaliknya, untuk PNS dengan jumlah terendah berada di Papua dan Maluku dengan persentase 5,83% berjumlah 248.020 PNS.
Kemudian dari distribusi umur, jumlah PNS didominasi kelompok usia 41 – 60 tahun yang mencapai angka 2.896.821 pegawai. Sedangkan untuk kelompok usia 18 – 40 tahun berjumlah 1.288.682 pegawai.
Jika ditengok berdasarkan aspek pendidikan, 52% dari total PNS menduduki tingkat pendidikan setara sarjana (S1). Setelah itu terbanyak kedua dengan persentase 21% setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
