nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

1.114 PNS Korup Dipecat

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 10 April 2019 11:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 10 320 2041455 1-114-pns-korup-dipecat-14almKNjhE.jpg Ilustrasi Hukum (Foto: Reuters)

JAKARTA – Memasuki April ini, pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) sudah melampaui angka seribu. Instansi pusat maupun daerah diberikan waktu sampai akhir April ini untuk segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Seperti diketahui, terdapat 2.357 PNS tipikor belum tuntas PTDH-nya. Sampai pertengahan Januari lalu hanya 393 yang sudah diberhentikan.

Baca Juga: Seleksi CPNS 2019 Dibuka Akhir Tahun, Tenaga Pendidik Jadi Prioritas

“Data terakhir kita sudah 1.114 PNS yang diberhentikan,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, dari jumlah tersebut, 58 di antaranya merupakan PNS instansi pusat. Sementara sisanya 1.056 merupakan PNS instansi pemerintah daerah. Ridwan mengatakan pihaknya terus mendorong agar PTDH dapat segera dilakukan.

“Banyak PPK (pejabat pembina kepegawaian) yang sebenarnya sudah siap memPTDH, namun demikian mereka masih menunggu judicial review dan proses PTUN. Padahal sebenarnya tidak perlu menunggu apa pun,” ungkapnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait dengan PTDH PNS Tipikor.

hukum

Jika sampai akhir April tidak juga dilakukan pemberhentian terhadap PNS tipikor, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat yang berwenang (PyB) bakal terancam sanksi. “Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan,” tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin dalam SE tersebut.

SE itu dibuat agar pelaksanaan proses pemberhentian dapat dilakukan lebih mudah. Pemberhentian terhitung mulai tanggal (TMT) ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa PTDH tidak berlaku surut sehingga tidak perlu ada pengembalian gaji-gaji yang sebelumnya dibayarkan. “Nah , itu akan ada di (surat edaran). Jadi TMT SK-nya (pemberhentian) yang sekarang. Dan tidak perlu mengembalikan,” pungkasnya.

(Dita Angga)

(kmj)

Berita Terkait

PNS

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini