Tarif Ojek Online Mahal hingga Ibu Kota Mau Pindah ke Mana?
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan ada tiga kandidat yang akan dipilih sebagai calon Ibu Kota Negara RI, pengganti Kota Jakarta. Ketiga kandidat itu, bisa di Sumatera, Sulawesi, atau di Kalimantan.
Sementara itu, hari ini merupakan babak baru bagi industri ojok online (Ojol). Di mana tarif Ojol kini diberlakukan dengan pembagian zonasi dan penentuan tarif batas bawah sesuai dengan Keputusan Kementerian Pehubungan.
Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meminta kepada seluruh para pejabat segera memproses pengangkatan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS. Mengingat ada CPNS yang telah melewati batas masa percobaan 1 (satu) tahun namun sampai saat ini belum diangkat sebagai PNS.
Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:
Ibu Kota Negara Pindah ke Sumatra, Presiden Jokowi: Nanti yang Timur Jauh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan ada tiga kandidat yang akan dipilih sebagai calon Ibu Kota Negara RI, pengganti Kota Jakarta. Ketiga kandidat itu, bisa di Sumatera, Sulawesi, atau di Kalimantan.
“Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi, agak tengah tapi juga yang di barat kurang,” kata Presiden dilansir dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Baca Juga: Pengusaha: Pemindahan Ibu Kota Ide Bagus, tapi...
Saat disebut Kalimantan, Presiden Jokowi menjawab dengan nada bertanya, Kalimantan kok di tengah-tengah.
“Tapi ini ada tiga kandidat tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detil meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana. Bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, airnya seperti apa, mengenai kebencanaan, banjir, gempa bumi seperti apa,” ujar Presiden, dilansir laman Setkab, Senin (30/4/2019).
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Menko Luhut: Ya Serius!
Selain itu, lanjut Presiden, juga dicek nanti pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Sehingga semua hitungan ini, semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan lagi kepada dirinya, baru saya putuskan.
Menurut Kepala Negara, keputusan untuk memindahkan Ibu kota negara dari Jakarta tentu saja nantinya akan dikonsultasikan ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif untuk kita bekerja.
Demikian juga soal regulasi, menurut Presiden, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya. Kalau sudah matang nanti diputuskan. “Tetapi ini adalah nanti tetap harus dikonsultasikan ke DPR,” tegasnya.
