Bogor Kaji Transportasi Trem dan Monorel Terintegrasi LRT

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2019 15:39 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 25 320 2060246 bogor-kaji-transportasi-trem-dan-monorel-terintegrasi-lrt-IYjOrcw5ll.jpg Foto: Kemacetan di Bogor (Koran Sindo)

JAKARTA - Upaya Pemkot Bogor untuk mengatasi kemacetan dan penataan transportasi publik terus dilakukan.

Saat ini, Pemkot tengah mengkaji dua jenis pembangunan moda transportasi massal dalam kota yang terintegrasi dengan light rail transit (LRT) pada 2020.

”Iya, jadi ada dua pilihan jenis alat transportasi yang disuguhkan, yakni trem dan monorel,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, usai audiensi dengan Colas Group, salah satu perusahaan jasa konstruksi asal Prancis dengan spesialisasi bidang pembangunan jalan dan rel kemarin.

 Baca Juga: Masalah Lahan Hambat Pengoperasian LRT Jabodebek

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang sejumlah hal terkait penanganan masalah transportasi di Kota Bogor, di antaranya bantuan hibah trem listrik dari pemerintah Belanda kepada Indonesia, khususnya untuk Kota Bogor.

”Jadi, tadi kami diskusikan bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) tentang rencana-rencana atau kajian apa saja yang harus dilakukan Pemkot Bogor dalam mempersiapkan secara keseluruhan terkait masuknya LRT ke Kota Bogor,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu perusahaan asal Prancis menawarkan sebuah moda transportasi massal berupa trem untuk Kota Bogor. Akan tetapi, pihaknya tak bisa serta-merta menerima hibah tersebut.

”Kita perlu menimbang dan mengkaji terdahulu apakah akan menggunakan trem atau monorel,” katanya.

 Baca Juga: LRT Jabodebek Ditargetkan Beroperasi April 2021

Dia memprediksi, kehadiran LRT akan memindahkan sekitar 30 persen pengguna moda transportasi KRL commuter line. Termasuk 40 persen warga Bogor yang biasanya menggunakan kendaraan roda empat akan berubah menjadi penumpang LRT.

”Pada 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem electronic road pricing (ERC). Jadi, dari Bogor ke Jakarta para pengguna mobil, dua kali bayar tol. Ini harus diantisipasi, maka dari itu Kota Bogor sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” tuturnya.

Terkait dengan pembangunan jalur trem, kata dia, rencananya dimulai dari Terminal Baranangsiang, Tugu Kujang, Jalan Paledang, menyambung ke Taman Topi, lalu ke Jalan Pajajaran, dan masuk kembali ke Baranangsiang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati mengatakan, konsep LRT di Kota Bogor yang terintegrasi akan segera masuk ke Kota Bogor.

”Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 49/ 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, sudah ada,” katanya.

Oleh karena itu, Pemkot Bogor perlu mengkaji lebih dulu sistem penataan transportasi di Kota Bogor ini. Pemerintah harus mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang jika LRT sudah masuk ke Kota Bogor.

Pihaknya tak ingin ketika LRT telah masuk ke Kota Bogor tersebut, pemerintah daerah belum mempersiapkan moda transportasi apa yang akan digunakan nantinya agar terintegrasi dengan LRT.

Sementara itu, Ketua Komisi III Bidang Infrastruktur dan Transportasi DPRD Kota Bogor Sandy Pratama menjelaskan, itu baru sebatas wacana karena kaitannya dengan multitransportasi.

”Ini leading sector- nya ada di Bappeda sehingga harus ada kajian dulu, dibuat dulu detail engineering design (DED), dan koordinasi lebih mendalam dengan berbagai instansi,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, belum ada pembahasan serius antara Pemkot dengan DPRD Kota Bogor terkait rencana penyelenggaraan transportasi massal, baik itu trem maupun LRT.

”Selama ini hanya sebatas hearing, yang mengusulkan terkait bagaimana ya jika di Kota Bogor ada trem, kemudian LRT. Yang jelas bagi kita, kalau investasi besar, jangan sampai merugi. Seperti sebelumnya dalam menyelenggarakan transportasi massal melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” katanya.

Pihaknya mengaku sepanjang ide itu realistis dan tepat sasaran dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dan penyelenggaraan transportasi publik di Kota Bogor, pasti mendukung.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini