nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Proyek MRT Fase II Dipantau KPK dan LKPP

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 19 Juni 2019 19:19 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 19 320 2068440 proyek-mrt-fase-ii-dipantau-kpk-dan-lkpp-OsEv1fEYpR.jpg Direktur Utama MRT Jakarta William (Foto: Giri/Okezone)

JAKARTA - PT Mass Rapid Transit Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II. Kerjasama ini tertuang dalam penandatanganan pakta integritas yang dilakukan pada hari ini.

Penandatanganan dilakukan oleh jajaran direksi MRT Jakarta seperti Dirut William P Sabandar kemudian Direktur Litbang Deputi bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana dan perwakilan dari LKPP.

Direktur MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, penandatanganan pakta ini adalah sebagai upaya pencegahan agar proyek MRT ini bersih dari praktik korupsi. Apalagi dana investasi proyek ini sendiri menelan angka Rp22,5 triliun.

“Mencegah dari pada nanti terjadi perosalan kan gitu. Kita ingin semua elemen ikut mengawal proses ini.Itu menjaga proses ini. Itu proyek besar biayanya besar sekali. Jadi enggak mungkin MRT bekerja sendiri,” ujarnya dalam acara penandatanganan pakta integritas di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: Ada MRT, Kendaraan Pribadi di Jakarta Berkurang 5.600

Menurut William, dalam menyelesaikan proyek MRT Jakarta tidak bisa bekerja sendiri. Dirinya mengaku butuh pengawasan dari instansi terkait agar MRT Jakarta ini pembangunannya rampung dengan baik seperti fase pertama.

“Dia harus dikawal. Oleh sebab itu semua elemen yang terkait dengan pengawasan itu kami libatkan untuk mengawal proses ini,” ucapnya.

Menurut William, pengerjaan Fase II MRT Jakarta ini terbagi menjadi enam paket pekerjaan. Paket pertama adalah CV 201 sampai CP 201-206. Lalu ada CP 200 yang merupakan pembangunan fasilitas untuk aliran listrik di Monas.

Dalam paket ini ada empt konstruksi dan sistem. Lalu ada CP 206 yang merupakan pket pengadaan kereta MRT Jakarta.

“Pendanaan kita dari JICA, operasi pemprov.Fase II ini bisa kita selesaikan sesuai dengan kriteria dan governance sesuai persyaratan,” jelasnya.

Baca Juga: Ada MRT dan LRT, Benarkah Macet Jakarta Mulai Terkendali?

Sementara itu Direktur Litbang Deputi bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana menyambut baik penandatanganan pakta integritas ini. Pakta ini sebagai pencegahan tindakan korupsi pada pembangunan proyek mrt fase II.

Lewat penandatangan ini juga, pihaknya bisa memberikan masukan kepada MRT Jakarta mengenai apa saja yang harus dihindari.

“Litbang sudah melakukan kajian terhadap infrastruktur. Yang dikaji itu terkait LRT semata-mata untuk pencegahan. Kalau pencegahan kan orang litbang mengkaji. Maka tugas kami memberikan rekomendasi. Ini loh yang enggak boleh dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, Deputi bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan, pihaknya turun tangan untuk menghalau pihak manapun yang mencoba ikut campur tangan pada pengerjaan proyek tersebut. Karena berdasarkan pengalaman , proyek besar itu biasanya digunakan beberapa oknum untuk mencari keuntungan.

“Kita sama-sama tahu bahwa proyek ini bukan kecil waktunya juga terbatas. Biasanya kalau ada uang cakup besar biasanya disitu. Banyak kepentingan yang masuk kesitu. Belum lagi ada intervensi. Pada kesempatan ini kami membuka diri jika pada saat pelaksanaanya mendapat intervensi untuk menghubungi kami,” jelasnya.

Lalu lanjut, , dirinya juga meminta kepada internal MRT Jakarta untuk menjaga kepercayaan ini. Jangan sampai justru internal dari MRT itu sendiri yang melanggar perjanjian dengan tersangkut kasus korupsi.

“Maksud saya penandatangan integritas ini penting tapi lebih penting mengimplementasikan,” kata Wawan.

Hal ini pernah terjadi ketika Pilkada serentak 2015. Usai Pilkada, salah satu Guberur salah satu Provinsi membawa Walikota dan Bupati untuk pelatihan di KPK.

Namun pelajaran mengenai pencegahan tersebut tidak dijalankan oleh kepala daerah. Alhasil dua bulan kemudian, bupati dan walikota tersebut di tangkap oleh KPK karena korupsi

“Terkait dengan fakta integritas ini baik. Ini cerita tahun 2015 ada pilkada serentak gubernur membawa Walikota Bupatinya dibawa ke KPK. Beliau mengatakan beliau di karantina seminggu. Terakhir setelah seminggu ada penandatanganan fakta integritas. Dua bulan kemudian ditangkap,” jelasnya

1
2

Berita Terkait

MRT

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini